IKN.SUMBU BORNEO.ID– Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penandatanganan ini untuk memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki dalam keterangan resminya,(21/4).
Pengesahan desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi.(*)
