PENAJAM.SUMBU BORNEO.ID – Inovasi dan ketepatan dalam menyusun skala prioritas pembangunan menjadi hal penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Penekanan ini disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2027 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu, 1 April 2026.
Karena itu, penyusunan RKPD 2027 menurutnya merupakan bagian dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan seluruh dokumen pembangunan tahun 2027 wajib berpedoman pada pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten PPU 2025-2029.
Menurut Mudyat, tahun 2027 merupakan periode krusial karena menjadi implementasi tahap ketiga dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.
Secara khusus, dia menyoroti tantangan nyata terkait keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi kabupaten saat ini dan meminta jajaran perangkat daerah untuk bekerja lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang sudah ada.
Mudyat menegasksn perlunya pemetaan yang jeli untuk memisahkan program yang dapat didanai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun skema kerja sama dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini berada di wilayah PPU.
“Kita harus melakukan kreasi dan inovasi bersama untuk memaksimalkan pendapatan. Saya berharap seluruh SKPD dapat melakukan pemetaan dengan keterbatasan fiskal yang ada, menentukan mana yang bisa menjadi tanggung jawab pusat melalui APBN, mana yang ke provinsi, serta mana yang menjadi porsi APBD kabupaten,” ujar Mudyat dalam keterangan resminya.
Mudyat juga mengapresiasi kehadiran jajaran legislatif dalam forum ini sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Langkah penting, kata dia adalah setiap kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab permasalahan di lapangan. Usulan-usulan yang telah dihimpun dari tingkat kecamatan akan diverifikasi secara berjenjang untuk menghasilkan daftar kegiatan yang benar-benar mendesak dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah.
Dengan demikian, Bupati PPU ini mengajak seluruh elemen pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi.
Dengan Musrembang ini, diharapkan menjadi momentum sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan usulan masyarakat, meski ruang fiskal terbatas, pembangunan di Penajam Paser Utara tahun 2027 tetap dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kegiatan strategis ini, turut dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Raup Muin, Pimpinan dan anggota DPRD PPU, Sekretaris Bappeda Provinsi Kalitim, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah PPU Tohar, para kepala SKPD di lingkup Pemkab PPU, para kepala desa, perwakilan sektor perbankan, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.(*)
