SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPRD Kaltim meminta penjelasan Bank Kaltimtara terkait kredit Rp820 miliar yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan RDP ini bertujuan menggali informasi lebih dalam sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam kebijakan pembiayaan tersebut.
“RDP ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini kami meminta penjelasan yang lebih lengkap. Setelah ini, kami akan kembali mengagendakan rapat untuk menelaah lebih detail data-data terkait kinerja dan kebijakan Bank Kaltimtara,” ujar Ananda kepada awak media, Senin, 13 April 2026
Selain itu, DPRD juga menerima informasi adanya rencana pengajuan pinjaman serupa dari beberapa pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Sehingga, Bank Kaltimtara diminta menyampaikan secara terbuka daerah mana saja yang berpotensi mengajukan kredit.
Anggota Dewan ini juga menekankan pentingnya transparansi, karena modal Bank Kaltimtara berasal dari dana daerah, termasuk APBD. DPRD sebagai lembaga pengawas ingin memastikan setiap kebijakan pembiayaan tidak menimbulkan resiko bagi keuangan daerah.
“Perusda kita ini modalnya dari masyarakat juga, dari APBD kita. Jadi jangan sampai ada apa-apa. Kita maunya bank daerah itu menguntungkan untuk pemerintahan kita dan pembangunan masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Hingga kini, pembahasan terkait kredit tersebut belum mencapai kesimpulan akhir dan DPRD memastikan pendalaman akan terus dilakukan bersama pihak bank.
“Pembahasan ini belum selesai. Kami masih akan mendalami bersama Bank Kaltimtara, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi ke depan. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkas politisi PDIP.(*)
Penulis : WAN
Editor : Salim Majid
