SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID- DPRD Kaltim mendorong lahirnya Perda terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ) untuk menyelaraskan program pembangunan antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Regulasi ini dinilai penting agar kontribusi perusahaan, khususnya di sektor sumber daya alam, dapat terukur dan tepat sasaran bagi masyarakat sekitar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin mas’ud, menjelaskan bahwa saat ini kontribusi perusahaan, terutama dari sektor tambang, perkebunan, hingga minyak dan gas (oil and gas), masih belum terdata secara menyeluruh.
Akibatnya, pemerintah sering kali harus melakukan pembangunan secara tambal sulam karena tidak mengetahui secara pasti program apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan.
“Selama ini TJSL belum terukur secara jelas, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kita belum tahu secara pasti kontribusi perusahaan itu kemana saja,” ujarnya, Senin 6 April 2026.
Hasanuddin Mas’ud menyebut, dengan adanya Perda TJSL nantinya, program pembangunan antara perusahaan dan pemerintah dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
Misalnya, jika perusahaan telah membangun fasilitas kesehatan maka pemerintah dapat melengkapi kebutuhan lain, seperti pembangunan sekolah atau infrastruktur pendukung lainnya.
“Sekarang ini kita belum tahu secara pasti apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana rencana program pemerintah dalam RPJMD. Itu yang ingin kita selaraskan melalui Perda TJSL agar program perusahaan dan pemerintah saling melengkapi,” jelasnya.
Selai itu, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan perda TJSL adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.
Karena itu dibutuhkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga lingkungan.
Penulis : WAN
Editor : Salim Majid
