SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID – Di tengah tekanan fiskal terkait pemotongan Dana Bagi Hasil ( DBH ) tak serta merta berimbas pada program prioritas Pemprov Kaltim, seperti Gratispol dan Jospol
Hal ini dipertegas Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin terkait munculnya kekhawatiran adanya pemotongan dana transfer pusat ke daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
menegaskan bahwa program Gratispol (Gratis Pendidikan Politik) dan Jospol (Jaminan Sosial Politik) akan tetap dilanjutkan sebagai agenda prioritas daerah, meski adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
“Yang pasti terganggu, namun kita siasati dengan tetap menjadikannya prioritas,” ujar Salehuddin, Rabu (3/12/2025).
Menurut Salehuddin program Gratispol dan Jospol telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebab itu, penyesuaian anggaran akan difokuskan pada efisiensi di sektor lain.
Salehuddin menyebut, kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mendesak akan menjadi sasaran penundaan agar ruang fiskal tetap tersedia untuk program prioritas.
“Kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan, atau pelatihan yang sifatnya tidak mendesak akan kita tunda dulu. Namun, Gratispol dan Jospol tetap menjadi program utama,” tegasnya.(Adv/dprdkaltim)
