BONTANG.SUMBU BORNEO.ID– Pemerintah Kota Bontang menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung di halaman DPMPTSP, Senin, 27 April 2026.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan tersebut dan dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bontang, Forkopimda, dan instansi vertikal.
Dalam amanatnya, Wali Kota Bontang menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat desentralisasi, memperkuat kemandirian daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa peringatan tahun ini semakin bermakna, mengingat Kota Bontang akan memasuki usia ke-27 tahun, sebaga cerminan perjalanan panjang pembangunan sekaligus pengingat untuk terus berbenah, berinovasi, dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang dibacakan oleh Wali Kota Bontang menegaskan, bahwa di moment Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tema yang diusung tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap menjaga sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Sejumlah langkah strategis dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal, peningkatan kolaborasi antar daerah, hingga fokus pada pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.
Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dengan mengedepankan efektivitas, penghematan anggaran, dan dampak langsung terhadap pelayanan publik.(ril)
