MAMUJU.SUMBU BORNEO.ID— Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik (LPKP) mendesak pimpinan daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mencopot Rahmat Ichwan Bahtiar dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulawesi Barat.
Desakan ini disampaikan menyusul laporan resmi LPKP kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terkait dugaan perbuatan yang dinilai berpotensi melanggar hukum dan kode etik sebagai pejabat publik.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal, menegaskan bahwa mempertahankan yang bersangkutan dalam jabatan strategis fraksi justru berisiko memperburuk citra partai di mata publik.
“Dalam situasi seperti ini, langkah tegas justru dibutuhkan. Jika tidak, publik bisa menilai bahwa partai abai terhadap persoalan integritas,” tegas Muhaimin, belum lama ini.
LPKP menilai posisi Ketua Fraksi memiliki pengaruh politik yang signifikan, sehingga keberadaan pihak yang tengah dilaporkan dalam dugaan kasus dapat memunculkan konflik kepentingan, bahkan berpotensi mengganggu independensi proses hukum.
Selain itu, LPKP juga mengingatkan bahwa standar etik kader partai, terlebih yang menduduki jabatan publik, seharusnya lebih tinggi dibandingkan warga biasa.
“Ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut marwah partai dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai publik melihat ada pembiaran,” ujarnya.
Dalam laporan sebelumnya, LPKP mengklaim telah menginvestigasi sejumlah bukti awal, termasuk dokumen transaksi, komunikasi, serta kronologis yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Atas dasar tersebut, LPKP secara terbuka meminta Partai Gerindra Sulawesi Barat untuk:
Segera mengevaluasi posisi Rahmat Ichwan Bahtiar dan
mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Fraksi DPRD Sulbar, sebagai komitmen nyata terhadap penegakan integritas internal partai.
LPKP menegaskan bahwa langkah cepat dan transparan akan menjadi indikator keseriusan partai dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap integritas pejabat daerah.
“Ini momentum bagi partai untuk menunjukkan keberpihakan pada etika dan hukum, bukan pada individu,” pungkas Muhaimin Faisal.(*)
