SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID –Komisi III DPRD Kaltim meningkatkan intensitas pengawasan terhadap seluruh proyek fisik yang tengah berjalan di daerah.
Mengingat jelang akhir tahun anggaran 2025, guna memastikan bahwa tidak ada proyek pembangunan yang menyisakan persoalan teknis maupun administrasi saat tutup buku anggaran.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar proyek infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana.
Komisi III menilai bahwa keterlambatan pekerjaan di akhir tahun kerap berdampak pada kualitas hasil dan efektivitas penyerapan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan Kaltim, untuk mengevaluasi progres proyek, mengidentifikasi kendala, serta memastikan prioritas pembangunan tetap berada di jalur yang benar.
“Rapat tersebut menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi langkah dua dinas strategis agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai target. Masalah teknis harus diantisipasi lebih awal,” tegas Abdulloh, kepada awak media belum lama ini.
Komisi III juga menekankan pentingnya kedisiplinan kontraktor dalam menjalankan kewajiban sesuai kontrak kerja. Kepatuhan terhadap jadwal menjadi kunci agar proyek tidak menumpuk di akhir tahun.
Kepatuhan terhadap jadwal, sebut Abdullah merupakan tanggung jawab penyedia jasa.
DPRD Kaltim juga memastikan bahwa mekanisme pembayaran proyek tetap mengacu pada progres fisik yang telah diverifikasi.
Dengan demikian, pembayaran hanya dapat dilakukan jika pekerjaan benar-benar telah terealisasi di lapangan.
Hal ini penting, ujar Abdullah untuk menjaga profesionalisme kontraktor sekaligus menjamin kualitas hasil pekerjaan.
Menurutnya, proyek infrastruktur harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Karena itu, Komisi III akan melakukan monitoring lapangan secara berkala, dengan meninjau langsung lokasi proyek, guna memastikan laporan administrasi selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Dengan turun langsung, kami bisa memastikan program pembangunan tidak molor dan mencegah penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun,” pungkas Abdullah. (Adv/dprdkaltim)
