BONTANG.SUMBU BORNEO.ID- Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2027, yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota,Selasa, 10 Februari 2026.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, jajaran OPD, camat, lurah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutan Wali Kota Bontang yang dibacakan Wakil Wali Kota Agus Haris, menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. RKPD 2027 menjadi penjabaran tahunan RPJMD Kota Bontang 2025–2029 dan harus selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur.
Perencanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai daerah mitra IKN.
Pemerintah Kota Bontang menetapkan sejumlah fokus pembangunan tahun 2027, antara lain percepatan penurunan prevalensi stunting hingga 12,5 persen, sesuai dengan keputusan Rakor beberapa waktu lalu, penekanan angka pengangguran, serta percepatan pengentasan kemiskinan dengan target jangka panjang nol persen pada 2030 melalui intervensi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Mengutip laman resmi Pemkot Bontang, Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 12,5 persen pada tahun 2027, menekan angka pengangguran yang masih tertinggi di Kalimantan Timur, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan target jangka panjang nol persen pada tahun 2030 melalui intervensi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Di bidang ekonomi, pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi inklusif berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, serta kemudahan investasi.
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, perhatian difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, perbaikan rumah tidak layak huni, pengendalian banjir, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai Rancangan Awal RKPD dan ketentuan perundang-undangan.
Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi point penekanan Wali Kota untuk mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media harus terus diperkuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan mewujudkan Kota Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, demikian point penting dalam sambutan Wali Kota Bontang.(*)
