SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Pemprov Kaltim Tahun 2027.
Hasanuddin menegaskan, pokok pikiran DPRD merupakan instrumen strategis yang merepresentasikan aspirasi masyarakat dari 10 kabupaten/kota. Sekaligus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Dari total aspirasi yang disampaikan, sebanyak 313 usulan dari tujuh fraksi telah dirumuskan menjadi 160 kegiatan, terdiri dari 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan kabupaten/kota, serta 13 hibah dan bantuan sosial. Selain itu, terdapat 2.086 usulan kegiatan yang telah dihimpun dan diinput dalam sistem perencanaan daerah.
“Ini adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, hingga kunjungan kerja, agar pembangunan benar-benar merata dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kami,30 April 2026.
DPRD juga memberi catatan terhadap pembatasan usulan di luar sektor prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimal. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi ruang aspirasi dan menimbulkan ketimpangan pembangunan.
Meski demikian, DPRD menilai RKPD 2027 telah sejalan dengan arah RPJMD, terutama dalam peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan daerah yang inklusif. Namun, diperlukan penajaman kebijakan agar lebih merata, terukur, dan berorientasi hasil.
Dari sisi fiskal, DPRD menyoroti penurunan APBD 2026 akibat berkurangnya transfer pusat, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan, sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM lokal.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur Kaltim sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2027.(*)
