BONTANG.SUMBU BORNEO.ID – Kota Bontang dikenal sebagai kota industri. Sejumlah perusahaan besar ada di Bontang. Dibalik semua itu, kini Bontang di hadapkan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan
Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pelayanan Antar Kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Pemkot Bontang yang berlangsung di Auditorium 3D, Senin, 17 Nopember 2025.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris membuka kegiatan tersebut dan mengungkapkan bahwa pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Agus Haris, pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Sektor ketenagakerjaan, sebut Agus Haris selalu menjadi perhatian masyarakat karena pengaruhnya sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan.
Tantangan dunia kerja, ujarnya semakin besar. Karena itu dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
” Profesionalisme menjadi kunci agar tenaga kerja kita dapat bersaing secara optimal,” ujarnya, dilansir bontangkota.go.id,(17/11).
Agus Haris menyebut, adanya kesenjangan informasi antara pemberi kerja dan pencari kerja sebagai salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, termasuk di Kota Bontang.
Menurutnya, banyak perusahaan kesulitan memperoleh tenaga kerja sesuai kualifikasi, sementara pencari kerja kekurangan informasi terkait kebutuhan perusahaan.
Permasalahan ini, kata Agus Harus juga terjadi di Kota Bontang, di mana jumlah pengangguran masih tergolong tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja dan peluang usaha.
“Melalui sosialisasi ini saya berharap seluruh peserta benar-benar aktif bertanya dan berdiskusi agar memahami isu ketenagakerjaan secara utuh,” harap Wawali Bontang ini.
Agus Haris meyakini, kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi memperbaiki persoalan ketenagakerjaan di daerah, terutama dalam memahami proses Pelayanan Antar Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, sehingga mekanisme rekrutmen dan penempatan tenaga kerja dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan friksi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang 100 perusahaan, meski tingkat kehadiran berada di kisaran 60 persen.
“Kegiatan ini digelar untuk memperkuat proses penempatan dan rekrutmen tenaga kerja, sekaligus memastikan seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda,” ujarnya.
Harapannya, sosialisasi ini dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan pasar kerja yang lebih informatif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bontang.
Turut hadir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Heri Tri Admojo dan Kepala BPS Kota Bontang Nur Wahid, serta para Camat dan Lurah.(*)
