BOGOR.SUMBU BORNEO.ID— Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menghadiri Rakornas Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Provinsi Kalimantan Timur, (nama jika disebutkan dalam sumber) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung diikuti oleh para pimpinan lembaga legislatif serta pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia.
Rakornas tersebut merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu kebijakan nasional yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk sinergi antarinstansi, percepatan pembangunan, penyusunan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional.
Yenni Eviliana, menegaskan dukungan penuh terhadap agenda prioritas pembangunan nasional, sekaligus menegaskan kesiapan daerah — khususnya Kalimantan Timur — dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah pemerintahan pusat.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga guna memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakornas diisi oleh paparan materi dari sejumlah kementerian/lembaga negara, sesi diskusi panel, serta sesi tanya jawab untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang isu-isu strategis.
Beberapa topik utama yang dibahas meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan layanan publik.
Menurut Yenni Eviliana, keikutsertaan dalam Rakornas ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam menyusun langkah kebijakan yang tepat, efektif, dan selaras dengan arah pemerintahan nasional.
“Kita tidak hanya mendengar arahan, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan strategi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan daerah,” ujarnya.
Diharapkan, hasil Rakornas ini dapat menjadi pedoman bagi DPRD Kaltim dalam menyusun agenda legislasi, pengawasan, dan aspirasi masyarakat di tahun 2026 sekaligus menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai percepatan pembangunan yang berkelanjutan.(ADV)
