BONTANG.SUMBU BORNEO.ID– Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris membuka Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Senin, 9 Maret 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Suharto, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki.
Workshop ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja Pemerintah Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Agus Haris mengatakan bahwa LPPD merupakan gambaran langsung dari capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Karena itu, sebut Agus Haris kualitas laporan sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah serta kemampuan menyajikan data yang akurat dan terukur.
“Output dari LPPD ini adalah wajah atau cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota selama satu tahun anggaran,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Menurut Agus Haris, baik atau tidaknya penilaian terhadap kinerja pimpinan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kerja setiap perangkat daerah, termasuk kelengkapan dan validitas data yang disampaikan dalam laporan.
Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak mengabaikan pentingnya koordinasi dan kelengkapan dokumen pendukung.
Pasalnya, capaian yang sudah maksimal di lapangan bisa saja tidak mendapatkan nilai optimal apabila tidak didukung data dan eviden yang lengkap.
“Jangan sampai capaian yang sebenarnya sudah kita kerjakan dengan maksimal justru mendapat nilai indikator yang tidak optimal hanya karena lemahnya koordinasi atau kurangnya dokumen pendukung,” kata Agus Haris.
Wawali Bontang ini juga menginstruksikan kepada para peserta workshop untuk memahami secara komprehensif dokumen perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kinerja di masing-masing unit kerja.
Selain itu, peserta diminta mempelajari secara detail setiap indikator kinerja beserta bobot penilaiannya.
Agus Haris menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dengan mengesampingkan ego sektoral, serta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, tertib, dan sistematis.
Diharapkan kualitas LPPD Kota Bontang dapat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Yuti Nurhayati melaporkan bahwa workshop tersebut akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama dilaksanakan di Auditorium 3 Dimensi, sementara hari kedua digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala dinas, sekretaris perangkat daerah, kepala subbagian perencanaan, serta staf teknis dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Di antaranya Kepala Subdirektorat EKPKD Wilayah II Amril Rahim, Penelaah Teknis Kebijakan Reni Sirait, serta Penata Kelola Pemerintahan pada Direktorat EKPKD. Selain itu, Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Heriyandi Roni turut hadir melalui sambungan zoom meeting.
Mengawali paparannya, Amril Rahim menjelaskan mengenai esensi LPPD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah secara nasional.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun laporan yang akurat, sistematis, dan sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.(ADV)
