BONTANG.SUMBU BOTNEO.ID— Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris buka Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) di Auditorium 3D Bontang Utara, Selasa pagi, 23 Desember 2025.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang Eddy Foreswanto, jajaran OPD terkait, camat dan lurah, serta sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa data yang akurat dan terperinci hingga tingkat kelurahan dan RT menjadi kunci utama keberhasilan penanganan stunting di Bontang.
“Output utama rakor ini adalah data yang benar dan detail. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca melahirkan, sampai bayi usia 0–5 tahun. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” ujar Agus Haris, dikutip laman resmi Pemkot Bontang.
Menurutnya, hasil Gerakan Serentak Timbang Bayi yang dilaksanakan setiap Mei dan November akan menjadi dasar evaluasi sekaligus perencanaan program penurunan stunting tahun 2026.
Persoalan stunting dan kemiskinan, sebut Agus Haris tidak bisa ditangani pemerintah sendiri.
Karena itu, kata dia dukungan sektor swasta melalui program CSR atau TJSL sangat dibutuhkan.
“APBD kita terbatas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap perusahaan di Bontang fokus membantu dua variabel utama, yaitu stunting dan kemiskinan,” ujarnya.
Saat ini, angka stunting Kota Bontang berada di kisaran 15 persen, sudah melampaui target nasional sebesar 18 persen pada 2030.
Namun capaian tersebut, ujar Agus Haris tidak membuat semua pihak berpuas diri, mengingat Bontang masih berada di peringkat ketiga di Kalimantan Timur.
Menurut orang nomor 2 di Bontang ini, penanganan stunting ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut, tingginya kasus pernikahan dini sebagai salah satu penyumbang utama stunting, khususnya di wilayah pesisir Bontang Selatan, yang dipicu rendahnya pendidikan dan keterbatasan akses informasi.
“Di lapangan kami masih menemukan remaja menikah setelah lulus SMP atau saat masih duduk di bangku SMA. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Bontang menekankan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta penguatan peran kader Posyandu melalui pendampingan rutin.
Mulai 1 Januari 2026, Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta memantau ketat setiap bayi yang lahir dan memastikan kecukupan gizinya.
Karena itu, Agus Haris menargetka penurunan angka stunting dari 15,7 persen menjadi 12,5 persen pada 2026.
Dengan catatan, program penanganan stunting secara masif akan didukung kolaborasi lintas sektor, termasuk OPD, perusahaan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.(*)
