BONTANG.SUMBU BORNEO.ID–Pemkot Bontang menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium 3 Dimensi, Kamis, 5 Maret 2026
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wawali Agus Haris dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas dokumen LPPD sekaligus meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang.
Dalam arahannya, Wawali Agus Haris menekankan agar Kota Bontang dapat memasang target yang lebih tinggi, mengingat posisi Kota Bontang saat ini berada di peringkat ke-40 dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita harus berani memasang target. Posisi kita saat ini berada di peringkat 40, sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan capaian tersebut,” ujarnya.
Agus Haris menegaskan, ada lima indikator utama yang memiliki pengaruh besar terhadap penilaian kinerja daerah.
Pemkot, sebut Agus Haris akan memfokuskan kelima imdikotar tersebut yang meliputi persentase jalan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, SPM kesehatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta tindak lanjut rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Wali Kota Bontang ini juga meminta, agar sebelum tim evaluator melakukan penilaian, Inspektorat dapat lebih dulu melakukan uji petik terhadap dokumen yang disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut, menurutnya penting untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang disampaikan dalam laporan.
“Sebelum evaluator datang, saya minta Inspektorat melakukan uji petik. Ini penting agar kita bisa melihat mana yang masih perlu diperbaiki,” kata Agus Haris.
Dia pun mengajak seluruh perangkat daerah untuk menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas dokumen dan capaian kinerja daerah.
“Saya ingin komitmen kita semua. Kita fokus di sini. Masih ada waktu untuk memperbaiki dokumen kita,” pungkasnya. (ADV)
