Oleh : Muslimin. M
Max Weber mengatakan bahwa birokrasi yang rasional hanya dapat berdiri diatas kompetensi, bukan kedekatan. Diatas kualifikasi, bukan kompromi. Namun realitasnya justru sering menunjukkan fakta yang tidak setaat itu.
Saya sering mengamati tentang bagaimana sebuah proses seleksi sampai promosi jabatan di banyak daerah. Tentu saja secara normatif prosesnya harus melalui job fit, assessment bertahap dan rekam jejak kinerja.
Dan disisi lain saya juga sering mendengar percakapan banyak pihak dengan mengatakan, “Yang ini sudah ada arahnya, ya.”
Dalam konteks Ilmu administrasi hal ini sering disebut sebagai fenomena informal institutions.
Dan saya biasa menyebutnya sebagai kenyataan yang tidak sabar menunggu prosedur.
Beberapa hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa integritas proses seleksi pejabat berkorelasi erat dengan kualitas layanan pada masyarakat.
Negara Skandinavia sering dijadikan contoh.
Tetapi kita tidak perlu jauh-jauh sebab ada daerah yang sudah mulai menerapkan blind review dalam promosi. Hasilnya mengejutkan, indeks kepuasan publik naik sebelas persen.
Masalahnya kemudian setiap kali meritokrasi didorong, maka politik balas budi datang seperti tamu tak diundang. Tidak ada teori yang menyuruhnya datang, namun selalu menemukan alamatnya. Para ilmuwan menyebutnya patron-client relations.
Saya melihatnya dalam bentuk sederhana yaitu telepon yang berdering pada malam sebelum pelantikan.
Tantangan terbesar sebetulnya bukanlah merancang sistemnya.
Itu relatif mudah, regulasi sudah ada, alat ukur tersedia, standar kompetensi diperbaiki. Justru tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun keberanian institusional untuk mengatakan tiga kata yang sulit itu, “Maaf, tidak bisa.”
Kaitan dengan itu, dalam tulisan ini saya akan mencoba membedah fenomena tersebut dengan pendekatan akademis, tetapi tetap menjaga alur cerita yang mengalir reflektif tanpa mengorbankan konsep dan logika ilmiah.
Berada di persimpangan sulit
Dalam dua dekade terakhir, reformasi birokrasi mengalami perkembangan signifikan. Meritokrasi menjadi salah satu istilah yang paling sering disebut dalam dokumen pemerintah, laporan akademik hingga pidato politik.Tetapi pertanyaannya kemudian. Apakah penyebutan itu berbanding lurus dengan implementasinya ?
Secara konseptual kita memiliki instrumen hukum yang lengkap. Sistem merit tercantum dalam UU ASN, Peraturan Pemerintah, peraturan teknis, serta dibahas dalam berbagai forum nasional. Namun pengalaman empiris menunjukkan bahwa regulasi yang kuat belum tentu menghasilkan praktik yang kuat. Kesadaran normatif sudah begitu luas, tetapi keberanian implementatif belum selalu hadir.
Di tengah perdebatan itu, birokrasi daerah menjadi arena paling menarik.
Di sinilah meritokrasi bertemu langsung dengan politik elektoral. Di sinilah norma bertemu kepentingan. Dan di sinilah teori administrasi diuji paling keras.
Max Weber membayangkan birokrasi sebagai organisasi rasional yang mengandalkan kompetensi, kualifikasi dan kepastian aturan. Jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan fungsi profesional yang memerlukan keahlian.
Dalam logika Weber,
bahwa semakin kuat meritokrasi, semakin tinggi kapasitas administrasi.
Semakin dominan patronase, semakin rendah prediktabilitas kebijakan.
Kontras ini menjadi kerangka dasar dalam membedah birokrasi Indonesia.
Teori kelembagaan modern menjelaskan, mengapa aturan formal sering kalah oleh kebiasaan informal. Aturan yang tercatat tidak selalu lebih kuat daripada aturan yang diingat. Mekanisme informal, telepon, pesan singkat, kedekatan personal sering bekerja lebih efektif daripada prosedur formal yang panjang.
Dibanyak daerah proses resmi seleksi pejabat sebenarnya rapi, terukur dan terdokumentasi.
Namun keputusan akhirnya sering mengikuti aturan tak tertulis yang berjalan lebih cepat dan lebih berpengaruh.
Dalam perspektif ekonomi politik, birokrasi daerah berada di persimpangan kepentingan kepentingan publik (layanan, efektivitas),
dan kepentingan politik (kekuasaan, loyalitas),
termasuk kepentingan personal (karier, jaringan)
Meritokrasi hanya dapat bekerja jika kepentingan politik dan personal ditempatkan diposisi subordinatif. Dan justru inilah syarat yang paling sulit.
Secara normatif negara ini sudah memiliki struktur kebijakan meritokrasi yang lengkap, Ada assessment center resmi. Ada standar kompetensi jabatan. Ada sistem evaluasi kinerja. Ada komisi independen. Ada pedoman pengisian jabatan secara terbuka.
Dengan kata lain bahwa perangkatnya sudah begitu lengkap. Namun dalam teori administrasi bahwa sebuah sistem tidak hanya dilihat dari kelengkapan instrumen, tetapi dari kekuatan politik yang melindunginya.
Dan instrumen tanpa insentif politik akan menjadi dokumen, bukan praktik.
Ketika proses seleksi pejabat diumumkan, semuanya terlihat prosedural, dokumen lengkap, asesmen objektif,
tahapan jelas dan nilainya terukur
Namun, percakapan yang terjadi sebelum tahapan itu sering lebih menentukan daripada tahapan itu sendiri. Arahan informal dapat muncul jauh sebelum asesmen dilakukan. Kandidat tertentu disebut sudah diarahkan, bahkan ketika dokumen belum lengkap.
Kepala daerah menghadapi tekanan dari beberapa sisi,
partai politik yang mendukungnya Tokoh yang merasa turut berjasa
Jaringan tim sukses
birokrat senior yang memiliki kekuatan organisasi Tuntutan publik akan profesionalisme
Dari semua tekanan itu, profesionalisme sering bukan yang paling berisik.
Ketika satu jabatan strategis dipilih tanpa dasar merit, efek dominonya akan terjadi berupa politik masuk
ke struktur organisasi,
penempatan staf berubah mengikuti loyalitas,
pejabat profesional merasa tersingkir, budaya kinerja melemah, inovasi terhambat, pelayanan masyarakat menjadi reaktif bukan proaktif. Dan dalam jangka panjang birokrasi mengalami erosi kemampuan.
Penelitian di berbagai negara menunjukkan pola konsisten bahwa negara dengan merit kuat, pemerintahannya stabil, kebijakannya konsisten, layanan publiknya meningkat
Dan negara dengan patronase kuat, kebijakannya menjadi tidak prediktif, layanan publiknya fluktuatif dan kasus korupsinya naik signifikan.
Dalam konteks Indonesia.
Daerah yang seleksinya lebih objektif cenderung memiliki Indeks reformasi birokrasi lebih tinggi
Daerah yang menerapkan open selection secara transparan cenderung memiliki efisiensi belanja lebih baik Dan daerah dengan merit lemah menunjukkan pola rotasi jabatan tinggi setiap tahun politik. Dengan kata lain bahwa meritokrasi bukan retorika sebab menghasilkan perbedaan nyata.
Beberapa daerah berhasil melampaui ekspektasi.
Ada yang menggunakan blind review, menghapus identitas peserta di tahap awal. Ada yang mengundang panel nasional untuk menilai kandidat. Ada pula yang mempublikasikan nilai secara terbuka.
Praktik ini menghasilkan,
peningkatan kepuasan masyarakat. penurunan keluhan layanan, konsistensi kinerja OPD, birokrasi yang lebih berani memberi masukan kepada kepala daerah
Menariknya kepala daerah yang menerapkan merit sistem sering justru lebih populer.
Mengapa ?
Karena publik merasakan layanan yang meningkat.
Dan kenyataan saat ini bahwa kepala daerah dipilih melalui kontestasi mahal.
Patronase menjadi logika wajar dalam pilkada.
Setelah menang, sebagian mencoba membayar kembali dukungan.
Disinilah merit mulai goyah dan kehilangan arah.
Di beberapa birokrasi, loyalitas personal lebih dihargai daripada kompetensi. Hierarki dianggap lebih penting daripada kinerja. Budaya seperti ini sulit berubah hanya dengan regulasi.
Regime reward dan punishment belum berjalan. Pelanggaran merit sering hanya berakhir pada teguran administratif, bukan sanksi substantif.Tanpa sanksi aturan menjadi simbolis.
Lalu, bagaimana memperkuat meritokrasi ?, ada banyak yang bisa dilakukan, seperti janji publik kepala daerah untuk menjalankan merit harus menjadi kontrak politik, pengawasan oleh DPRD harus berbasis kinerja, bukan kedekatan. Penguatan assessment center independen, sistem nilai transparan, rotasi pejabat berbasis kinerja, bukan siklus politik. Kemudian pemetaan kompetensi seluruh ASN secara nasional, integrasi data kinerja berbasis digital dan audit integritas proses seleksi.
Bahwa meritokrasi di birokrasi daerah bukanlah sekadar isu teknis tentang bagaimana pejabat dipilih.
Seharusnya menjadi isu tentang masa depan tata kelola pemerintahan.
Tentang bagaimana menentukan, apakah birokrasi akan menjadi mesin publik atau mesin politik.
Sistem merit hanya akan bekerja ketika dua hal terpenuhi :
Pertama, instrumen kebijakannya kuat
Kedua , komitmen politiknya lebih kuat
Tanpa komitmen itu meritokrasi hanya akan menjadi konsep yang mengapung di permukaan dan sering disebut setiap tahun, tetapi tidak pernah benar-benar menancap
di tanah birokrasi.
Membangun meritokrasi bukan pekerjaan semalam. Tetapi setiap langkah kecil menuju profesionalisme akan membangun fondasi negara yang lebih rasional, lebih efisien dan lebih adil bagi warganya.
Dan seperti kata salah satu teoritikus administrasi publik modern, “Good governance is not a miracle; it is a discipline.”
Saya selalu kembali pada satu kalimat Weber “Power is the chance to impose one’s will.”
Namun dalam birokrasi modern, kekuasaan yang sejati bukanlah kemampuan memaksakan kehendak melainkan kemampuan menahan kehendak.
Hal itulah yang membuat sistem bekerja. Dan itu pula yang masih kita kejar hingga hari ini.(***)
