Oleh : Muslimin.M
Pajak itu wajib dan semua orang tahu.Tanpa pajak, negara ini bisa lumpuh.
Tapi keadilan pajak ? Itu yang jarang disorot.
Pegawai negeri dipotong pajak setiap bulan.Tidak bisa mengelak. Pegawai swasta juga. Langsung dipotong.
Yang sulit justru yang kaya.
Yang punya perusahaan besar. Yang bisa sembunyikan angka. Yang bisa mainkan laporan.
Agak lucu memang.
Yang kecil bayar penuh. Yang besar bisa lari.
Yang kaya sering dapat insentif pajak. Alasannya investasi. Yang miskin ? Tetap harus bayar. Tidak ada dispensasi.
Saya kadang bertanya-tanya siapa sebenarnya yang paling rajin bayar pajak di negeri ini ?
Jawabannya bukan konglomerat. Bukan juga perusahaan besar.
Tapi, pegawai kecil.
Setiap bulan gajinya langsung dipotong. Tidak bisa menolak. Tidak bisa lari.
Bahkan mungkin tidak pernah tahu, berapa persis yang dipotong.
Yang mereka tahu hanya angka bersih yang masuk rekening.
Berbeda dengan yang memiliki bisnis raksasa. Yang punya konsultan pajak.
Yang bisa saja atur angka. Bisa saja sembunyikan omzet. Yang bisa saja pindahkan aset. Bahkan yang sering dapat fasilitas.
Tax holiday. Insentif investasi. Alasannya demi pembangunan. Demi membuka lapangan kerja.
Tapi siapa yang benar-benar menanggung beban paling berat ? Tetap rakyat kecil.
Saya pernah ngobrol dengan seorang pegawai swasta.
Gajinya pas-pasan. Dipotong pajak tiap bulan.
Dia bilang, “Saya bayar pajak dengan patuh.Tapi coba lihat jalan di depan rumah saya. Lubangnya tidak pernah ditutup.”
Saya juga pernah bertemu seorang petani. Dia bingung kenapa harga pupuk mahal.
Dia bilang, “Kalau memang pajak itu untuk rakyat, kenapa kami yang petani selalu paling susah ?”
Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana.Tapi tidak pernah dijawab dengan jujur.
Atau mungkin memang tidak bisa dijawab.
Negara memang butuh pajak. Tanpa pajak, sulit kita membangun. Mungkin tidak ada subsidi. Mungkin pelayanan akan tersendat.
Tapi ketika pajak hanya menjadi beban, bukan alat keadilan, maka kepercayaan bisa hilang.
Dan ketika kepercayaan hilang, pajak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban mulia. Bisa jadi kewajiban yang terpaksa.
Saya sering dengar slogan, pajak adalah gotong royong.
Tapi gotong royong macam apa, kalau yang miskin dipaksa angkat beban, sementara yang kaya bisa memilih beban apa yang mau di pikul ?
Disinilah letak masalah terbesar kita, bukan pada pajaknya, tapi pada keadilannya. Karena tanpa keadilan, pajak hanyalah angka. Dan angka itu kadang tidak pernah bisa membeli rasa percaya. Kepercayaan itu sungguh mahal.(*)
