SAMARINDA.SUMBU BORNEO.ID – Dinas Sosial Pemprov Kaltim menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik untuk penanganan bencana sepanjang tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi.Muhammad Ishak, mengutip laman resmi Pemprov Kaltim,(17/12).
Menurut Andi. Muhammad Ishak, jumlah tersebut relatif sama dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya dan ditetapkan berdasarkan rata-rata kejadian bencana yang terjadi di Kaltim.
Andi mengatakan ketersediaan logistik tersebut, merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat.
Bahkan, sebut Andi hingga saat ini masih mendapatkan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan.
“Alhamdulillah, pemenuhan logistik ini masih terus didukung, karena merupakan bagian dari SPM yang harus disediakan kepada masyarakat. Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” ujarnya, Rabu, 17 Desember 2025.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga tetap menjaga ketersediaan buffer stock logistik di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi di kabupaten dan kota lainnya.
Pemerintah berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi di Mahakam Ulu dan Kutai Barat pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.
Pasalnya, kata dia penanganan bencana di wilayah tersebut membutuhkan upaya yang cukup berat dan ketersediaan logistik yang besar, sementara stok yang ada kala itu sempat mengalami keterbatasan.
Meski demikian, Andi menyebut Pemprov Kaltim telah menyiapkan langkah antisipasi, apabila terjadi kekurangan logistik akibat bencana berskala besar, dan Pemprov masih dapat mengajukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat.
“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” ujar Andi.
Kadis Sosial Kaltim ini membeberkan, terkait alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM kebencanaan secara keseluruhan berada pada kisaran Rp6–7 miliar per tahun.
“Alhamdulillah, pemenuhan SPM masih tetap terjaga, dan untuk tahun depan juga direncanakan tetap pada jumlah yang dibutuhkan. Meskipun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan SPM agar dapat dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya. (*)
