Oleh : Muslimin.M
Gelombang otonomi daerah belum juga reda. Setiap tahun selalu ada usulan pemekaran baru.
Entah menjadi kabupaten, entah menjadi provinsi.
Semangatnya terdengar mulia *ingin mendekatkan pelayanan kepada rakyat*.
Tapi kenyataannya jauh berbeda.
Reformasi 1998 membuka keran kebebasan. Selama Orde Baru hampir semua urusan tersentral di Jakarta. Sampai soal izin kecil pun harus lewat kementerian. Daerah seperti penonton dalam rumah tangganya sendiri.
Karena itu tahun 1999 lahirlah otonomi daerah.
Kewenangan diberikan ke provinsi ,kabupaten dan kota. Jakarta mundur selangkah, daerah melangkah ke depan.
Awalnya semua tampak menjanjikan. Daerah bisa membenahi birokrasi, bisa bangkit lewat pariwisata atau sumber ekonomi lainnya. Beberapa daerah tumbuh dengan identitas baru. Otonomi terasa nyata.
Tetapi disisi lain, lahirlah wajah buram. Banyak kabupaten baru justru sibuk membangun kantor bupati.
Megah, bertingkat dengan pendingin udara di daerah yang listriknya saja masih byar-pet. APBD lebih banyak tersedot untuk gaji pegawai dan perjalanan dinas.
Pelayanan kepada masyarakat masih jauh panggang dari api.
Kini gelombang itu kembali datang. Satu daerah meminta dimekarkan.
Yang lain ikut-ikutan.
Seolah pemekaran itu obat mujarab untuk segala masalah. Padahal, kita tahu banyak provinsi baru, kabupaten baru justru lebih sibuk mengurus elite ketimbang rakyat.
Lebih sibuk meributkan kursi ketimbang jalan berlubang.
Rakyat sebenarnya sederhana saja.
Hanya ingin jalan mulus.
Sekolah tidak roboh.
Rumah sakit tidak jauh.
Harga bahan pokok tidak melambung.
Itu saja.
Tetapi yang didapatkan kadang hanya janji dan seremoni.
Apakah pemekaran benar-benar solusi ?
Atau hanya jalan pintas untuk melahirkan bupati baru, gubernur baru, DPRD baru ? Dengan anggaran baru, tetapi masalah lama ?
Otonomi daerah bukan soal memperbanyak kursi.
Tapi seharusnya soal memperpendek jarak antara rakyat dan pelayanan.
Kalau itu tidak tercapai, pemekaran apa pun namanya hanya akan menjadi beban.
Beban anggaran.
Beban birokrasi.
Dan pada akhirnya beban rakyat itu sendiri.
*Mental sulit berubah*
Awalnya saya berharap daerah bisa lebih cepat maju.Tidak lagi menunggu perintah Jakarta.
Dan memang. Banyak daerah berubah. Jalan lebih cepat diperbaiki. Kantor bupati lebih megah. Bahkan kadang lebih megah dari kantor kementerian.
Tapi ada yang tidak ikut berubah, yaitu *Mental*.
Masih sama seperti dulu.
Uang pusat habis di perjalanan. Uang daerah habis di rapat. Rakyat tetap menunggu.
Otonomi seharusnya membuat daerah lebih berani. Lebih kreatif.
Bukan lebih tergantung.
Otonomi ada di kertas.
Belum sepenuhnya ada di kepala. *Apalagi di hati*.
Saya masih ingat cerita kawan saya yang awal-awal otonomi daerah sering ikut rapat di Jakarta.
Suasananya penuh harapan.
Seolah-olah semua masalah Indonesia akan selesai kalau daerah diberi kewenangan.
Kawan saya ini pulang dengan perasaan optimistis.
Bayangannya, nanti setiap daerah bisa membuat kebijakan sendiri.
Bisa lebih cepat.
Bisa lebih dekat ke rakyat.
Tapi ternyata, tidak sesederhana itu.
Beberapa kali saya ke daerah yang baru terbentuk.
Apa yang saya lihat ?
Gedung bupati baru.
Lebih besar dari kantor gubernur.
Mobil dinas lebih banyak.
Ruang rapat lebih megah.
Saya tanya, bagaimana puskesmas ?
Masih bocor,
Bagaimana sekolah ?
Masih kurang guru,
Saya termenung.
Ternyata, otonomi daerah mudah di kertas.
Tapi sulit di implementasikan.
Ada juga daerah yang berbeda.
Saya pernah ke sebuah kota.
Walikotanya sederhana.
Kantornya biasa saja.
Tapi taman kota rapi.
Pasar bersih.
Sekolah penuh siswa.
Warga tersenyum.
Saat itu saya sadar.
Bukan otonomi yang menentukan.
Tapi manusianya.
Pemimpinnya.
Kalau kepala daerahnya punya hati, otonomi menjadi berkah.
Kalau tidak, otonomi hanya menjadi alat memperkaya diri.
Kini dua puluh tahun lebih sudah berjalan. Rakyat semakin paham. Rakyat tidak lagi mudah ditipu dengan janji. Rakyat bisa melihat mana pemimpin yang benar-benar bersamanya.
Dan saya percaya, otonomi akan menemukan jalannya.
Kalau rakyat berani menagih.
Kalau pemimpin daerah berani berubah.
Karena otonomi itu sebenarnya bukan untuk bupati.
Bukan untuk walikota.
Bukan untuk gubernur.
Tapi untuk rakyat.
Itu yang dulu dijanjikan.
Itu yang seharusnya ditepati.
