Oleh : Muslimin. M
Pagi ini 2 Mei 2026 perasaan saya agak sedikit berbeda.Tidak terlalu ramai. Tidak juga terlalu khidmat. Namun ada sesuatu yang mengendap. Hari ini kita menyebutnya Hari Pendidikan Nasional.
Saya berdiri di halaman salah satu sekolah dasar yang tidak begitu jauh dari rumah saya. Upacara dimulai. Mikrofonnya kadang berdesis. Murid-muridnya berbaris rapi. Dan mungkin pikirannya kemana-mana, saya yakin tidak semua
disitu. Sebagian mungkin sudah melompat ke jam pulang. Bahkan mungkin ada yang ingin cepat cepat bermain.
Di momen seperti itu, nama Ki Hajar Dewantara selalu dipanggil kembali. Seperti kita memanggil masa lalu untuk menegur masa kini.
Bahwa pendidikan kita hari ini terlihat sibuk.
Sangat sibuk.
Kurikulum berganti.
Sistem diperbarui.
Aplikasi ditambah.
Istilah semakin canggih.
Tetapi sering yang berubah hanya cara mengukur. Bukan cara memahami.
Sekolah menjadi tempat mengejar angka. Kampus menjadi tempat mengejar indeks. Semua ingin terlihat baik di laporan. Saya tidak bilang itu salah. Namun ada yang terasa hilang yaitu kejujuran dalam proses.
Kita terlalu cepat ingin hasil.
Saya pernah bertanya pada seorang guru. Apa yang paling sulit hari ini ?
Guru itu tidak menjawab soal kurikulum.Tidak juga soal gaji. Guru itu hanya bilang pada saya.
Menjaga idealisme.
Jawaban itu singkat.Tetapi cukup menjelaskan banyak hal. Di tengah target, administrasi dan tekanan sistem menjadi guru yang utuh ternyata tidak mudah.
Di sisi lain kita juga tidak sepenuhnya adil pada murid. Mereka dituntut kreatif, tetapi ruangnya sempit. Diminta kritis, tetapi sering dianggap melawan.
Akhirnya siswa belajar satu hal yang tidak tertulis.
Menyesuaikan diri.
Bukan berkembang.
Saya ingat konsep pendidikan kritis Paulo Freire yang mengatakan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menyesuaikan manusia dengan sistem yang kaku. Kalau itu yang kita pakai sebagai ukuran, mungkin kita harus jujur bahwa pendidikan kita belum sepenuhnya merdeka.
Hardiknas sering selesai
di podium. Pidato dibacakan.Tema diumumkan. Foto diambil.
Lalu kita kembali
ke rutinitas yang sama.
Padahal masalahnya juga masih sama.
Ketimpangan kualitas.
Guru yang kelelahan.
Siswa yang kehilangan arah. Kampus yang sibuknya mengejar label. Kita seperti tahu apa yang salah. Namun ragu mengubahnya.
Tentu saja saya tidak pesimis, tetapi juga tidak ingin pura-pura optimis. Bahwa perubahan pendidikan tidak akan datang dari slogan sebab perubahan itu lahir dari keberanian kecil di ruang kelas, di meja guru,
di keputusan-keputusan yang tidak populer.
Mungkin itu yang dulu dimaksud Ki Hajar Dewantara dengan menuntun Bukan mendorong dari belakang saja, melainkan berani berjalan di depan dengan memberi contoh.
Antara orientasi nilai dan realitas kebijakan
Saya memahami bahwa peringatan hari pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga normatif dan evaluatif. Momentum ini berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia (humanisasi), bukan sekadar transfer pengetahuan.
Artinya bahwa gagasan tersebut relevan dengan pendekatan pendidikan holistik yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Secara teori bahwa pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara beririsan dengan teori human capital (Becker), tetapi melampauinya melalui dimensi etika dan kebudayaan. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai investasi ekonomi, melainkan sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran sosial.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang mengkritik model pendidikan gaya bank (banking education) dan mendorong pendidikan yang dialogis serta membebaskan. Meskipun dalam realitasnya kebijakan pendidikan kontemporer saat ini terdapat kecenderungan mereduksi makna pendidikan menjadi indikator kuantitatif yaitu akreditasi, capaian nilai dan peringkat institusi.
Pendekatan sering dipengaruhi oleh logika manajerialisme dan neoliberalisme dimana efisiensi, standar dan kompetisi menjadi parameter utama. Perspektif ini dapat dianalisis melalui teori performativity yang dikemukakan oleh Stephen Ball yang menyoroti bagaimana sistem pendidikan terjebak dalam budaya audit dan pengukuran.
Dampaknya, relasi pedagogis antara pendidik dan peserta didik berpotensi mengalami degradasi. Proses pembelajaran cenderung berorientasi pada hasil (outcome-based) tanpa memperhatikan proses internalisasi nilai.
Dalam konteks ini, semboyan “tut wuri handayani” mengalami tantangan implementatif. Apakah pendidik benar-benar menjadi fasilitator yang mendorong kemandirian atau hanya sekadar penyampai materi yang terikat target kurikulum ?
Dan lebih jauh lagi bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi struktural, seperti ketimpangan akses, disparitas kualitas antarwilayah dan keterbatasan sumber daya.
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini mencerminkan reproduksi ketimpangan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep cultural capital. Bahwa sekolah dalam banyak kasus tidak sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi justru memperkuat struktur yang sudah ada.
Oleh karenanya, refleksi Hardiknas seharusnya diarahkan pada rekonstruksi paradigma pendidikan :
Pertama, diperlukan reorientasi dari sekadar pencapaian administratif menuju substansi pembelajaran yang bermakna.
Kedua, penguatan kapasitas pendidik tidak hanya dalam aspek profesional, tetapi juga integritas moral dan keteladanan.
Ketiga, kebijakan pendidikan perlu lebih sensitif terhadap konteks lokal tanpa kehilangan standar nasional.
Dengan begitu, maka Hari Pendidikan Nasional yang di peringati setiap tahun tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi ruang refleksi kritis untuk menilai sejauh mana realitas pendidikan telah sejalan dengan cita-cita awalnya.
Pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan oleh kita Apakah sistem pendidikan ini telah membentuk manusia yang merdeka atau jangan-jangan justru menghasilkan individu yang terstandarisasi namun kehilangan daya kritisnya ?(*)
