JAKARTA,SUMBU BORNEO.ID- Dinamika perkembangan di tanah air saat ini banyak mendapat respon beragam, keprihatinan dan kritik membanjiri ruang – ruang publik.
Seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI.P ) Jacobus k.Mayong Padang mencoba mengurai realitas sosial, sekaligus kegelisahan yang memyeruak ke dalam ruang batin sang politisi ini.
Jacobus dalam catatannya memulai bahwa di sore hari setelah RAKYAT berunjuk rasa di depan gedung DPR RI tgl 25 Agustus lalu ada dua kata yang mulai terdengar; anarkis dan disusupi. Dua kata itu semakin sering terdengar setelah unjuk tuntutan buruh tgl 28 Agustus, juga di depan gedung DPR. Dan hari-hari selanjutnya semakin banyak yang menulis dan mengucapkan kata itu termasuk pejabat.
Menurut Jacobus, anarkis dan disusupi, diucapkan sebagai pembenaran untuk menghentikan keadaan yang semakin memanas di antaranya rusaknya sejumlah fasilitas umum dan rumah beberapa anggota DPR RI yang dinilai arogan menghina dan menantang RAKYAT.
Menurutnya, pengrusakan, baik fasilitas umum maupun pribadi memang harus dihentikan. Tetapi para pejabat negara hendaknya tidak mudah mengadili RAKYAT dengan tuduhan anarkis dan disusupi.
“Menghentikan pengrusakan apapun apalagi sampai korban nyawa memang harus dilakukan. Itu saja. Tidak perlu mengadili dengan anarkis dan disusupi. Sebab apa yang terjadi sekarang tidak muncul begitu saja,” ujar Jacobus dalam keterangan tertulis,Senin, 1 September 2025.
Kepada sumbuborneo, anggota DPR RI periode 1999 – 2009 ini menyebut, tidak mungkin ribuan orang tiba- tiba berkumpul di PATI lalu meminta bupatinya mundur. Tidak mungkin ribuan orang tiba-tiba berkumpul di depan gedung DPR RI dan meminta DPR RI dibubarkan.
“Jika ada orang yang tiba-tiba berdiri di depan kantor WalIkota Pati dan depan gedung DPR RI lalu berteriak agar Walikota Pati mundur dan DPR dibubarkan, dapat dipastikan orang itu sedang menderita gangguan jiwa. Lalu apakah mungkin puluhan ribu orang tiba-tiba menderita gangguan jiwa lalu berkumpul meminta Walikota Pati mundur dan DPR dibubarkan ? Kalau ada yang membenarkan itu maka yang bersangkutan pun sedang menderita gangguan jiwa setidaknya sedang tiidak bisa berkonsentrasi,” ujar anggota DPRD Makassar periode 1992 – 1997.
Sebab itu, ujar Jacobus hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi di tempat yang terpisah jauh tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan.
Jacobus menilai bahwa, kejadian besar yang menggetarkan itu pasti ada penyebab dan pemantiknya.
Sekali lagi, katanya tidak mungkin puluhan ribu warga tiba-tiba menderita gangguan jiwa. Pasti ada penyebab dan pemantiknya.
Karena itu, Jacobus menegaskan bahwa, yang harus dilakukan para pejabat ialah mencari dan menyelesaikan penyebab dan pemantik kejadian tersebut. Bukan dengan mudah menuduh RAKYAT anarkis dan disusupi.
Kata Jacobu, jika dicermati dengan cermat maka yang harus ditertibkan justru para pejabat yang memicu kemarahan RAKYAT. Mereka itu bukan hanya Sudewo dan Sahroni melainkan justru lebih banyak yang telah menghambat kesejahteraan yang semestinya dinikmati RAKYAT. Mereka ialah pejabat korup, yang memeras, yang nepotis, yang tidak berlaku adil dan berbagai tindakan yang merugikan dan menyakiti RAKYAT.
“Jika mereka tidak ditertibkan maka RAKYATlah yang akan menertibkan.
Masalahnya banyak sekali pejabat yang tidak konsisten dengan janjinya waktu berkampante, waktu disumpah,” pungkasnya.(**)
Editor : Salim Majid
