Oleh: Safardy Bora
Hari ini Kalimantan Timur sedang mengalami satu fenomena baru: pembangunan nyata berjalan, tetapi perhatian publik justru dialihkan pada isu yang tidak substantif.
Yang paling ramai dibicarakan bukan jalan yang terbuka, bukan mahasiswa yang kuliah gratis, bukan jembatan yang akhirnya tersambung—melainkan mobil pribadi gubernur.
Padahal masyarakat Kalimantan Timur tahu persis bahwa Gubernur Rudy Mas’ud datang dari dunia usaha jauh sebelum masuk politik. Ia pengusaha pelayaran, terbiasa hidup mapan, dan kekayaan pribadinya bukan lahir dari jabatan publik.
Karena itu, memperdebatkan kendaraan pribadi sesungguhnya tidak menyentuh inti kepemimpinan. Yang seharusnya dilihat adalah hasil kerja.
Akses jalan Kubar–Mahulu yang puluhan tahun menjadi mimpi masyarakat pedalaman kini mulai terbuka.
Infrastruktur yang selama puluhan tahun tertunda akhirnya berjalan. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi pembuka ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi warga yang lama tertinggal.
Pemerintah provinsi juga menuntaskan Jembatan Nibung, penghubung strategis Sangkulirang menuju Kabupaten Berau, proyek yang mangkrak lebih dari 13 tahun dengan nilai pembangunan sekitar Rp300 miliar. Banyak pemerintahan berganti, tetapi jembatan itu tetap terbengkalai. Baru pada masa kepemimpinan sekarang proyek tersebut selesai dan dimanfaatkan masyarakat.
Di sektor pendidikan, program Gratispol menjadi kebijakan paling dirasakan langsung rakyat. Tahun 2026, sekitar Rp1,38 triliun dialokasikan untuk membiayai hampir 160 ribu mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 di Kalimantan Timur. Ini bukan janji politik, tetapi program berjalan.
Artinya sederhana:
anak petani, nelayan, dan pekerja kecil kini memiliki peluang pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Namun di tengah keberhasilan itu, muncul gelombang opini dari luar daerah.
Banyak konten viral dibuat oleh TikToker, YouTuber, hingga Facebooker yang bahkan tidak hidup di Kalimantan Timur.
Mereka tidak melihat pembangunan secara langsung, tetapi memproduksi narasi sensasional karena konflik dan kontroversi menghasilkan keuntungan digital.
Dalam ekonomi media sosial, perhatian publik adalah uang. Semakin gaduh isu, semakin tinggi penonton. Semakin tinggi penonton, semakin besar cuan.
Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik yang tulus dan konten yang mencari keuntungan.
Kritik terhadap pemerintah tentu penting. Tetapi kritik harus berbasis data, kebijakan, dan dampak pembangunan—bukan isu pribadi yang tidak menggunakan uang rakyat.
Di sisi personal, banyak masyarakat mengenal Rudy Mas’ud sebagai pribadi yang tekun beribadah, menghormati orang tua, menjaga sopan santun dalam politik, dan tetap tenang menghadapi serangan. Ia memilih bekerja daripada membalas gaduh.
Dan mungkin justru karena itulah ia diserang.
Ketika program berjalan baik, ruang kritik sering bergeser dari kebijakan menuju kehidupan pribadi. Ini pola lama dalam politik: jika kerja sulit disangkal, maka persepsi yang diserang.
Kalimantan Timur hari ini sedang bergerak menuju masa depan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Yang dibutuhkan masyarakat bukan kebisingan digital, melainkan stabilitas pembangunan.
Karena itu, masyarakat Kaltim perlu lebih bijak. Dengarkan kritik yang membangun.
Terima masukan yang berbasis fakta.
Tetapi jangan mudah diprovokasi oleh isu luar yang tujuannya bukan memperbaiki daerah, melainkan memperbanyak penonton. Pada akhirnya, rakyat Kaltim sendirilah yang paling tahu perubahan yang terjadi di tanahnya.
Bukan kamera luar daerah.
Bukan konten viral.
Bukan algoritma media sosial.
Melainkan jalan yang kini terbuka, jembatan yang akhirnya tersambung, dan anak-anak yang bisa kuliah tanpa memikirkan biaya.
Itulah ukuran kepemimpinan yang sesungguhnya.(*)
