Oleh : Muslimin.M
Pemerintah pusat kembali merencanakan memangkas anggaran transfer ke daerah. Bahasanya lembut, penyesuaian fiskal, efisiensi, realokasi.Tapi maknanya tetap sama uang daerah *dikurangi*.
Saya membayangkan hal pertama yang akan terjadi bukan angka-angka di tabel APBN.Tapi wajah guru honorer yang gajinya tertunda. Jalan desa yang belum diperbaiki. Puskesmas yang kehabisan obat sebelum akhir bulan.
Karena dibawah sana, pemangkasan bukan sekadar kebijakan. Dia punya wajah, punya nama dan punya keluarga.
Pusat menyebutnya efisiensi. Daerah menyebutnya kelumpuhan.
Yang satu berbicara stabilitas makroekonomi. Yang lain berbicara bagaimana membayar listrik kantor minggu depan.
Saya memahami alasan pusat selalu rasional, penerimaan pajak turun, belanja wajib naik, defisit harus dijaga.Tapi mengapa rasionalitas itu selalu jatuh ke pundak yang paling lemah ?
Pemerintah daerah kini hidup diantara dua perintah yang saling bertabrakan.
Disuruh mandiri, tapi tak diberi ruang fiskal.
Disuruh inovatif, tapi kadang setiap langkah harus menunggu izin pusat.
Disuruh cepat, tapi kadang diikat aturan yang lambat.
Saya pernah menonton seorang bupati di wawancarai televisi swasta
Dia berkata lirih, “Kami ini seperti diminta berlari, tetapi tali sepatunya dipegang orang lain.”
Kata-kata itu menempel di kepala saya. Karena memang begitulah wujud otonomi kita hari ini, setengah merdeka, setengah tergantung.
Yang ironis, program-program besar yang katanya prioritas nasional justru tetap berjalan. Gedung baru dibangun, rapat koordinasi di hotel bintang lima tetap penuh. Yang dikorbankan justru hal-hal kecil yang menyentuh rakyat. Gizi anak sekolah, pelatihan petani, subsidi transportasi nelayan.
Tentu kita tidak boleh pesimis. Mungkin pemangkasan ini bisa menjadi momentum agar daerah belajar lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru. Agar efisiensi benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi kata manis didokumen anggaran.
Dan pelajaran seperti itu butuh kemauan politik dari Pusat. Karena kalau otonomi hanya dijadikan jargon, daerah akan terus menjadi pelaksana, bukan pengambil keputusan. Dan ketika keputusan selalu datang dari atas, maka yang di bawah hanya bisa menunggu dan mengeluh.
Negara tidak akan jatuh karena anggaran dipangkas. Tapi negara bisa kehilangan wibawa ketika keadilan fiskalnya timpang.
Sebab rakyat tidak menuntut banyak. Rakyat hanya ingin negara hadir bukan hanya ketika memotong, tapi juga ketika menambal.
Kegelisahan kepala daerah
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana suasana di kantor bupati jika pemberitahuan pemangkasan itu tiba. Mungkin kepala Bappeda menatap layar dengan perasaan galau dan menarik napas panjang. Mungkin kepala badan keuangan menunduk. Mungkin dimeja rapat secangkir kopi dingin dibiarkan separuh. Bukan karena pahit, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana.
Hal ini tentu dimaklumi sebab para pejabat itu sudah menyusun rencana kerja dengan susah payah. Jalan antar-desa yang rusak sudah masuk prioritas. Program beasiswa anak-anak miskin sudah dijadwalkan. Bahkan, rencana kecil membuat taman kota sederhana sudah disetujui DPRD.
Semua kini harus disesuaikan.
Kata disesuaikan itu terdengar lembut, tetapi mengguncang begitu banyak hal. Yang tahu maknanya bukan pejabat tinggi di Jakarta. Mungkin guru honorer yang gajinya tertunda, petani yang tak lagi mendapat pelatihan, anak kecil yang harus jalan kaki 5 kilometer karena bus sekolah tak lagi disubsidi.
Saya mengerti, pemerintah pusat sedang berhitung keras. Penerimaan pajak tidak seperti yang diharapkan. Belanja pegawai terus membengkak. Sementara subsidi energi tak mungkin dihapus begitu saja.
Dari sisi makro, pemangkasan itu bisa dibenarkan. Tapi disisi mikro di tempat dimana kehidupan sehari-hari berjalan, efeknya terasa seperti gempa kecil yang berulang.Tidak meruntuhkan, tapi melemahkan perlahan.
Pemerintah daerah seperti pasien diet paksa. Disuruh sehat, namun tidak diberi makanan. Disuruh kreatif mencari sumber pendapatan sendiri, tapi ruang geraknya dibatasi aturan pusat.
Bahkan mungkin ketika daerah mencoba mencari investor, harus menunggu restu berlapis-lapis. Kalau pun diizinkan, hasilnya tak cukup menambal defisit yang sudah menganga.
Saya pernah mendengar cerita seorang pejabat daerah. Dia bercerita dengan senyum yang kurang bahagia, bagaimana harus memangkas dana pelatihan guru demi menutupi biaya operasional puskesmas.
“Kalau guru belum dilatih, paling hasilnya menurun. Tapi kalau puskesmas tutup, orang bisa mati,” katanya.
Kalimat itu sederhana dan realistis. Bahwa setiap rupiah yang dipangkas di pusat, efeknya bisa sampai ke pelosok dengan wajah yang sangat manusiawi.
Satu kebijakan fiskal bisa berarti satu bayi tidak mendapat imunisasi.
Satu peraturan baru bisa berarti satu jalan desa tetap berlubang setahun lagi.
Pemerintah kadang berbicara tentang kemandirian daerah. Tentang desentralisasi fiskal. Namun kenyataannya kemandirian itu kadang hanya ada di PowerPoint.
Daerah disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya.
Saya faham bahwa tak semua daerah bisa efisien. Ada yang boros, ada yang salah urus.Tatapi kalau setiap daerah diperlakukan sama, tanpa melihat konteks, maka kita hanya memperpanjang ketimpangan. Yang kuat akan tetap bertahan. Yang lemah akan semakin bergantung.
Pemangkasan anggaran mungkin tak bisa dihindari. Dunia sedang sulit.
Tapi jangan lupa bahwa pembangunan bukan hanya soal angka, juga soal rasa percaya. Ketika pusat memotong terlalu dalam, daerah merasa ditinggalkan.
Dan ketika daerah mulai kehilangan kepercayaan, maka pembangunan kehilangan jiwanya.
Anggaran boleh dipangkas, tapi jangan biarkan harapan ikut menipis. Karena diujung sana, rakyat tetap menunggu , bukan janji baru, tapi bukti sederhana bahwa negara masih hadir.
(bersambung)
