SULBAR.SUMBU BORNEO.ID-
Di tengah efesiensi anggaran, Pemerintah Pusat sedang melakukan pengurangan anggaran transfer ke daerah, justru kabar tak sedap datang dari DPRD Polman.
Bagaimana tidak, kabar pengadaan kendaraan dinas bagi tiga pimpinan DPRD Polman senilai Rp1,6 Miliar mendapat sorotan dari Partai Gerindra Polman.
” Mestinya Pemkab dan DPRD Polman mengurungkan niatnya untuk menganggarkan randis, yang bisa menambah luka rakyat. Kok malah menganggarkan,” ujar Sekertaris DPC Gerindra Polman Makmun Mustafa dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 September 2025.
Anehnya, sebut Makmun di tengah krisis anggaran seperti yang disebutkan oleh Bupati Polman Samsul Mahmud pada bulan Maret 2025.
” Merespon keluhan masyarakat Tutar, Bupati mengatakan tidak dapat menganggarkan karena pemerintah pusat memotong 50 milyar anggaran yang kemudian berdampak pada program perbaikan jalan di Tutar,” kata Makmu mengutip ucapan Bupati Polman itu.
Makmun menilai bahwa ucapan Bupati Polman itu bertolak belakang dengan rencana pengadaan randis senilai 1,6 Milyar yang diperuntukan bagi Pimpinan DPRD Polman.
Politisi Gerindra ini menyoroti pula, terkait soal utang Pemkab Polman yang kabarnya membengkak menjadi Rp 104 miliar, pada Maret 2025.
Tak hanya itu, Ia menyoroti juga soal program prioritas pemerintahan ASSAMI yang katanya ingin menuntaskan persoalan banjir di Polman, belum terlihat nyata upaya tersebut.
” Ini kan sudah memasuki 200 hari lebih kinerja Bupati Polman. Namun kami melihat belum ada upaya yang mengarah kepada Polman yang lebih baik seperti yang ingin dicapai.
Sebab itu, Ia menegaskan sebaiknya Pemkab Polman membatalkan pengadaan randis untuk pimpinan DPRD Polman.
“Nantilah kalau kondisi keuangan sudah membaik dan semua kewajiban sudah dibayarkan dan janji kampanye ditunaikan, barulah berpikir untuk menganggarkan Randis. Lihat saudara kita yang ada di Tutar, harus ditandu bila mau ke Puskesmas berobat dan ada ibu hamil yang akhirnya harus melahirkan di atas mobil, adalah problem sosial yang harus diatasi,” tegasnya.
Sebagai Pimpinan Partai Politik, kata Makmun Bupati Polman harus mampu menunjukan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis sebagaimana poin ini menjadi bagian dari 17 + 8 tuntutan Mahasiswa.
Sumbu Borneo mencoba meminta tanggapan Bupati Polman Samsul Mahmud. Namun belum ada respon.(sm/sb)
