Oleh : Muslimin.M
Kursi itu empuk.Tapi tidak nyaman. Siapa pun yang duduk di sana pasti gelisah. Bukan karena panasnya ruangan.Tapi karena sorotan publik.
Jabatan menteri itu memang menggiurkan.Tapi juga menakutkan. Hari ini dipuji. Besok bisa dicaci. Hari ini menjadi sahabat presiden. Besok bisa menjadi kambing hitam.
Saya sering melihat seorang menteri baru begitu bersemangat.Tangannya tak sabar menandatangani program. Suaranya lantang, wajahnya penuh optimisme.
Tiga bulan kemudian, wajah itu berubah. Lelah. Kurang tidur. Setiap keputusan selalu salah. Kalau bukan salah dimata DPR, salah di mata media. Kalau tidak salah di media, salah di masyarakat.
Kursi itu milik banyak orang.
Presiden menarik ke satu arah. Partai menekan dari arah lain. DPR mengawasi dengan kacamata politik.
Media menyorot dengan kamera yang tidak pernah mati. Publik pun menuntut dengan suara keras.
Semua merasa punya hak.
Menteri hanya menjadi sopir.
Setir memang di tangannya.
Tapi arahnya ditentukan banyak orang.
Yang di belakang minta belok kiri. Yang di samping minta lurus. Yang di depan marah kalau lambat. Sopir pun bingung.
Lihatlah kursi Menteri Pendidikan. Sudah berapa kali kurikulum berganti ?
Kurikulum 1994. Kurikulum 2004. Kurikulum 2013. Kurikulum Darurat. Kurikulum Merdeka.
Seolah-olah tiap menteri wajib punya “kurikulum karyanya”. Guru bingung. Murid jadi kelinci percobaan.
Padahal masalahnya tetap sama yaitu kualitas guru, fasilitas sekolah, kesenjangan daerah. Tapi kursi itu tetap diperebutkan.
Kursi Menteri Sosial lebih panas lagi. Anggarannya besar. Triliunan rupiah.
Penerimanya banyak. Jutaan orang. Yang duduk di kursi itu pernah jatuh. Bahkan ke penjara. Padahal dari luar tampak mulia, membantu orang miskin. Tapi di dalamnya, jebakan begitu banyak. Dan iman sering kalah.
Kursi Menteri Perdagangan ?
Jangan ditanya. Kalau harga beras naik, kursi itu seperti kompor. Kalau minyak goreng langka, penghuninya seperti duduk di atas bara.
Menteri bisa menjelaskan dengan data, stok, rencana impor. Publik tidak peduli.
Yang rakyat tahu hanya satu yaitu harga di pasar naik.
Kursi Menteri Kesehatan ?
Saat pandemi, kursi itu seperti kursi eksekusi.
Setiap hari disorot. Setiap kebijakan disalahkan. Kurang tes salah.
Terlambat vaksin salah.
Anggaran besar salah.
Pokoknya semua salah.
Dan lihat kursi Menteri Perhubungan. Ketika harga tiket pesawat melonjak, semua marah ke kursi itu.
Padahal masalahnya bukan sesederhana tarif. Ada harga avtur. Ada jumlah maskapai. Ada aturan. Tapi publik tidak mau tahu. Kursinya yang disalahkan.
Kursi Menteri Pertanian pun sama. Begitu gagal panen, menterinya diserang. Begitu impor beras naik, kursinya terbakar. Padahal banyak faktor, seperti cuaca, pupuk, irigasi. Tapi yang duduk di kursi itulah yang harus menanggung semua.
Mengapa kursi-kursi panas itu tetap diperebutkan ?
Karena kursi itu bukan hanya soal kerja.
Itu kursi kekuasaan.
Itu kursi gengsi.
Itu kursi masa depan.
Duduk sebentar saja bisa menaikkan pamor.
Duduk sebentar bisa menjadi tiket pilkada. Bahkan pilpres.
Di negara maju, kursi menteri lebih cepat ditinggalkan. Di Jepang, menteri bisa mundur hanya karena salah ucap.
Di Jerman, menteri bisa jatuh hanya karena plagiasi tesis. Standarnya tinggi.
Kursi dijaga dengan serius.
Di Indonesia, kursi menteri justru tahan banting. Skandal bisa bertahan. Kritik bisa dianggap angin lalu.
Bahkan ada yang tetap duduk meski target gagal berkali-kali.
Kursi itu memang empuk dari luar.Tapi panas dari dalam. Dan sering membakar habis idealisme siapa pun yang duduk di atasnya.
Namun anehnya, kursi itu selalu dicari. Selalu diperebutkan. Selalu ditunggu. Karena kursi itu bernama ‘Kekuasaan’
