Oleh : Muslimin. M
Ada anekdot, *Ganti menteri. Ganti kurikulum*. Seperti nya memang benar, bahkan Itu sudah menjadi tradisi.
Saya pernah membaca buku, tahun 1968 masih menyebut *Rencana Pelajaran*, Isinya sederhana. Hafalan banyak.Tanya jawab sedikit.Tapi jelas.
Lalu datang kurikulum 1975. Katanya, lebih sistematis. Lebih ilmiah.Tapi di kelas ? Sama saja. Guru tetap ceramah. Murid tetap menyalin.
Tahun 1984, kurikulum baru lagi. Lebih komunikatif. Lebih partisipatif. Nyatanya ?
Guru masih mendikte. Murid masih pasif.
Begitu terus.1994, 2004. KBK. Lalu KTSP.
Saya masih ingat betul, waktu KTSP muncul, sekolah dipaksa membuat silabus sendiri. Padahal guru sibuk mengajar. Akhirnya ? Copy paste dari internet.
Belum sempat mapan, datang Kurikulum 2013. Ribut lagi. Buku telat. Pelatihan minim. Guru bingung. Murid tambah bingung.
Sekarang ?
Merdeka Belajar.
Slogannya bagus sekali. *Merdeka* Kata yang mahal. Kata yang sakral.Tapi, apakah guru benar-benar merdeka ?
Guru di kota-kota besar seperti Jakarta mungkin iya. Bisa pilih metode. Bisa pakai internet. Bisa akses webinar. Bisa beli laptop sendiri.
Guru di desa ?
Masih sibuk mencari sinyal ditepi sawah. Masih rebutan proyektor. Masih menulis RPP panjang-panjang yang sebenarnya tidak pernah dipakai.
Kurikulum mestinya menjadi peta jalan bangsa. Bukan buku menu. Peta itu mestinya jelas, mau
kemana, lewat jalur mana. Tapi kurikulum kita seperti brosur wisata. Selalu ganti. Tergantung siapa *pemandunya.*
Akibatnya guru lelah. Murid bingung. Orang tua jengkel dan stres.
Saya pernah bertemu seorang guru di sebuah desa. Dia mengajar dengan semangat. Tapi bingung, “Pak, saya baru paham Kurikulum 2013. Eh, sekarang Merdeka Belajar.” Dia tertawa. Pahit.
Saya juga pernah berbicara dengan orang tua murid di salah satu sekolah, “Anak saya bingung. Kenapa mata pelajarannya sering berganti. Kenapa cara belajarnya selalu berubah.”
Murid itu seperti kapal di laut. Tapi kompasnya ganti terus. Peta jalannya juga ganti. Pelabuhannya pun tidak jelas.
Negara lain ?
Kurikulumnya bisa dipakai 30 tahun.
Kita ?
Lima tahun. Kadang tiga tahun. Kadang bahkan setahun sudah diganti.
Pendidikan itu perjalanan panjang. Butuh konsistensi. Butuh arah. Tapi kita selalu ingin cepat. Selalu ingin meninggalkan jejak dalam lima tahun jabatan.
Yang menjadi korban ? Anak-anak kita. Mereka seperti bukan murid. Seperti kelinci percobaan.
Murid ?
Jadi kelinci percobaan.
Guru?
Jadi operator. Dipaksa menguasai metode baru tanpa cukup bekal.
Masalahnya bukan sekadar ganti kurikulum.Tapi kita tidak memiki arah panjang, mau membentuk generasi seperti apa. Semuanya berhenti di program lima tahun.
Kurikulum itu mestinya konsisten pada limit waktu tertentu. Pendidikan itu maraton, bukan sprint. Dan sejatinya kita ingin kurikulum itu tidak menjadi alat politik. Tidak menjadi ambisi pejabat. Tapi benar-benar menjadi kompas bagi kemajuan pendidikan tanah air.(*)
