Oleh : Muslimin.M
Saya sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa. Dan saya pun tidak memiliki jawaban pasti. “Pak, DPR itu wakil rakyat atau wakil partai ?”.
Pertanyaan itu sebetulnya sangat sederhana.Tapi mendalam. Dan jujur saja agak mengganggu pikiran saya.
Saya kadang bertemu beberapa anggota DPR di forum-forum resmi. Kadang juga diruang pertemuan jika turun reses ke dapilnya.
Wajahnya ramah.
Obrolan santai.
Beberapa diantaranya bahkan kelihatan idealis.
Tapi, kenapa setelah duduk di Senayan banyak yang berubah.
Bukan karena tiba-tiba jahat.Tapi karena sistem yang membuat harus memilih, Loyal kepada rakyat ?
Atau setia kepada partai ?
Sayangnya, sering yang dipilih adalah yang kedua.
Saya pernah berbicara dengan salah satu anggota DPR dari salah satu dapil.
Masih muda.
Masih semangat.
Masih punya idealisme.
Dia ingin memperjuangkan nasib petani, nasib nelayan. nasib buruh. nasib guru dan dosen.
Masalah klasik, harga anjlok, biaya produksi naik, impor masuk besar-besaran, gaji pas-pasan.
Dia kumpulkan data.
Temui dinas.
Temui petani.
Dia ingin bersuara di rapat komisi.
Tapi fraksinya menahan.
“Isu itu sensitif,” katanya.
“Pemerintah kan sedang jalankan program stabilisasi. Kita ini partai pendukung pemerintah.”
Akhirnya ?
Dia diam.
Itu bukan kasus satu-satunya.
Saya dengar cerita serupa dari banyak dapil.
Ada yang ingin bicara soal tambang ilegal.
Tapi dibisiki, itu daerahnya ketua partai.
Ada yang ingin mengkritik APBN.
Tapi diingatkan, jangan ganggu menteri yang masih satu bendera.
Lalu bagaimana dengan rakyat ?
Ya, tunggu lima tahun lagi.
Karena sistem politik kita memang seperti itu.
Partai sangat dominan.
Terlalu dominan.
Dari mulai pencalegan.
Nomor urut.
Penempatan komisi.
Sampai posisi pimpinan alat kelengkapan dewan.
Semuanya partai yang tentukan.
Bahkan untuk sekadar ikut bicara di media pun, anggota DPR sering harus dapat izin fraksi.
Lalu, dimana posisi rakyat ?
Cukup datang ke TPS.
Coblos.
Pulang.
Selesai.
Padahal, konstitusi kita menyebut, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
Bukan perwakilan partai.
Tapi realitasnya ?
Kadang, DPR menjadi lembaga yang lebih sibuk menjaga soliditas fraksi.
Daripada mendengarkan keluhan konstituen.
Bahkan tidak sedikit anggota DPR yang jarang kembali ke dapilnya.
Kalau pun datang, hanya saat reses. Itu pun lebih banyak untuk acara formal.
Makan bersama tokoh.
Bagi sembako.
Lalu pulang.
Saya tidak ingin menyamaratakan.
Masih ada yang serius.
Masih ada yang menyapa warga.
Mendengar.
Mencatat.
Mendorong kebijakan nyata.
Tapi jumlahnya kecil.
Dan harus berjuang sendiri. Melawan sistem yang tidak berpihak pada keterbukaan.
Saya kagum padanya. Karena ditengah tekanan partai, masih memilih menjadi wakil rakyat.
Itu tidak mudah.
Itu bahkan berisiko.
Bisa-bisa tidak dicalonkan lagi. Bisa-bisa dipindah ke dapil neraka.
Atau bahkan diganti di tengah jalan lewat PAW.
Kita pernah berharap, sistem proporsional terbuka akan menyelamatkan.
Katanya, rakyat bisa pilih langsung nama, bukan hanya partai.
Tapi yang terjadi ?Nama-nama yang lolos tetap yang punya modal.
Punya popularitas.
Punya backing elite partai.
Rakyat tetap memilih dari daftar yang disusun partai.
Bukan dari pilihan bebas.
Lalu, salah siapa ?
Mungkin tidak ada yang benar-benar salah.
Mungkin kita semua punya andil.
Partai karena terlalu tertutup.
Rakyat karena mudah tergoda janji dan amplop.
Media karena lebih suka yang viral, bukan yang bekerja diam-diam.
Dan sistem pemilu kita,
yang menciptakan keterpilihan bukan dari kualitas gagasan,
tapi dari popularitas dan logistik.
Saya pernah ditanya oleh seorang petani.
“Kalau saya ini tidak pernah ditemui wakil saya,
harus saya anggap wakil siapa mereka ?”
Saya terdiam.
Saya tidak punya jawaban.
Tapi pertanyaan itu terus membekas.
Mungkin kita perlu bertanya lebih sering.
Mungkin kita perlu menagih lebih keras.
Mungkin kita perlu lebih tegas saat memilih.
Karena kalau tidak,
kita akan terus menghasilkan wakil-wakil rakyat yang sibuk jadi wakil partai.
Saya percaya perubahan bisa terjadi.Tapi harus dimulai dari dua arah.
Dari dalam partai
Berani membuka diri.
Berani membina kader dari bawah.
Berani memilih yang berani menyuarakan rakyat.
Dan dari rakyat sendiri,
Lebih cerdas memilih.
Lebih berani mengawasi.
Lebih kritis menyikapi janji.
Karena suara kita bukan hanya untuk memilih.
Tapi juga untuk mengingatkan.
Demokrasi memang sistem yang rumit. Tapi bukan tidak mungkin diperbaiki.
Selama masih ada yang mau berjuang.
Selama masih ada yang mau bertanya, ” Saudara sebetulnya mewakili siapa ? “.(**)
