Oleh : Muslimin.M
Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan berita yang memalukan sekaligus memilukan yaitu berita tentang banyaknya ASN yang terlibat dalam judi online, bahkan katanya ada ASN yang gajinya habis sebelum tanggal muda. Bukan karena cicilan rumah. Bukan juga karena anak sekolah. Melainkan karena judol. Judi online.
Saya tidak menghakimi.
Namun, saya penasaran.
Kenapa orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap, masih mencari keberuntungan instan ?
Dulu, orang main judi
di warung kopi. Sekarang cukup di genggaman.
Satu sentuh bisa menang sejuta. Tapi biasanya, kalah sejuta juga.
Saya ingat dulu gaji ASN kecil. Sekarang lumayan.
Tunjangan juga banyak.
Tapi tetap saja, kalau gaya hidupnya naik, uangnya turun.
Mungkin masalahnya bukan di gaji. Melainkan dirasa cukup. Orang yang tidak tahu cukup, akan selalu kurang, bahkan kalau menang sekalipun.
ASN di balik layar
PPATK mengungkap hasil analisis tahun 2025 ini sebanyak 51.611 pemain judi online teridentifikasi berasal dari kalangan Aparatur sipil negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyebut total perputaran dana judi online sejak 2017 hingga pertengahan 2025 mencapai Rp 976,8 triliun dengan lebih dari 709 juta transaksi.
Jumlah pemain pun meningkat tajam dari 3,79 juta orang pada 2023 menjadi 9,78 juta orang pada 2024, dengan total deposit mencapai Rp 51,3 triliun.
“Ironisnya, dari jumlah tersebut, sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Danang dalam keterangan tertulisnya, Kamis 30/10/2025.(Tribunews.Com.jakarta,31/10/25)
Fenomena judi online dikalangan aparatur sipil negara bukan lagi rumor.
Angka itu mengguncang,
bukan sekadar statistik kriminal. Ini adalah cermin yang memantulkan wajah lain birokrasi, wajah lelah, jenuh dan kehilangan arah.
Pemerintah tentu bereaksi.
Kementerian Kominfo memblokir lebih dari 2,3 juta situs judi online dalam tiga tahun terakhir.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran keras. ASN yang terbukti bermain judol akan diberhentikan.
Menteri Dalam Negeri bahkan menegaskan bahwa kepala daerah yang melindungi ASN pelaku judol akan turut disanksi.
Namun, realitasnya menunjukkan sebaliknya.
Situs-situs baru terus tumbuh dengan nama domain yang berubah setiap jam. Transaksi berpindah keaplikasi e-wallet dan rekening bayangan.
Dan ASN yang seharusnya menjadi garda ketertiban, justru ikut melintasi garis abu-abu itu.
Fenomena ini tak bisa dibaca sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah gejala sosial. Birokrasi yang selama ini hidup diruang hierarkis dan penuh formalitas, tiba-tiba bertemu dengan dunia digital yang menawarkan kebebasan, kecepatan dan sensasi.
Disanalah benturan nilai terjadi.
ASN terbiasa menunggu keputusan, mengikuti prosedur, mengisi laporan.
Sementara judol menawarkan sesuatu yang sangat kontras, hasil instan tanpa proses. Dan bagi sebagian ASN muda yang lahir di era serba cepat, kontradiksi ini terasa menggoda.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, pernah mengingatkan,
“Ketika pekerjaan kehilangan makna, manusia mencari sensasi untuk merasa hidup.” Kalimat itu terasa relevan. Karena banyak ASN hari ini bukan hanya lelah secara ekonomi, tapi juga secara eksistensial. Mereka bekerja, tapi tak merasa berdaya.
Birokrasi modern telah menciptakan ruang kerja yang efisien, namun dingin.
Target disusun, kinerja diukur, tapi makna pelayanan perlahan menguap.
Dalam kekosongan itu, judol datang sebagai pelarian yang mudah sekaligus penghancur yang sunyi.
Negara tentu saja bisa menindak.
Bisa memblokir situs.
Bisa memecat ASN.
Namun, langkah itu hanya menyentuh permukaan.
Yang lebih sulit adalah memulihkan kepercayaan dan kesadaran moral
dibaliknya.
Birokrasi membutuhkan *jiwa* baru. Bukan hanya sistem pengawasan, harus ada sistem nilai. Bukan hanya takut pada sanksi, namun juga sadar pada tanggung jawab.
Karena dititik tertentu, judol bukan lagi soal chip dan saldo. Ini adalah tanda bahwa sebagian abdi negara sedang kehilangan arah.
Abdi negara itu tidak lagi mencari kehormatan lewat kinerja, melainkan lewat keberuntungan.
Negara bisa menang dalam data. Tapi bisa kalah dalam moral. Dan dimeja digital yang tak terlihat itu,
di layar-layar kecil di ribuan kantor pemerintahan pertaruhan itu masih terus berjalan.
Yang jadi taruhannya bukan uang. Melainkankepercayaan masyarakat. Dan kalau itu yang hilang, tak ada sesuatu yang bisa menebusnya.
Negara yang kalah
Ketika abdi negara ikut bertaruh didunia maya. Yang kalah bukan hanya saldo pribadi, melainkan martabat birokrasi.
Di ruang kantor yang tenang, seorang aparatur sipil menatap layar ponselnya.
Jemarinya bergerak cepat, menggeser, menekan, lalu menunggu. Chip virtual berpindah. Angka di layar berkurang. Dia menunduk, menutup layar, menandatangani berkas, lalu menatap kembali ke ponselnya.
Beginilah wajah birokrasi hari ini.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut fenomena ini, “mengkhawatirkan dan sistemik.”
“Transaksi dilakukan tidak hanya melalui rekening pribadi, tapi juga lewat e-wallet dan pinjaman online. Ini menunjukkan kebiasaan yang meluas,” ujarnya dalam rapat DPR.
Angka itu memunculkan pertanyaan baru,
Bagaimana mungkin aparatur negara yang digaji dengan dana publik dan dilindungi hukum ikut bermain dalam aktivitas yang melanggar hukum itu sendiri ?
Di luar sisi hukum, gejala ini memperlihatkan krisis makna dalam birokrasi.
ASN hari ini hidup di tengah tekanan ganda, beban administrasi tinggi, ekspektasi publik besar, sementara penghargaan sosial menurun.
Banyak dari ASN merasa bekerja bukan untuk melayani, tapi untuk mengejar penilaian sistem.
Judol menjadi semacam ventilasi emosional, pelarian dari rutinitas yang steril dan monoton. Namun, pelarian itu justru menjerumuskan, menghancurkan integritas yang menjadi fondasi birokrasi.
Negara memang bisa menindak.
ASN bisa dipecat, situs bisa diblokir, rekening bisa dibekukan.
Tapi, bagaimana memulihkan nilai yang sudah luntur ?
Bagaimana mengembalikan rasa malu sebagai abdi publik ?
Selama kesadaran moral tak tumbuh, judol hanya akan berpindah bentuk dari situs ke aplikasi, dari chip ke dompet digital, dari ruang maya ke ruang nyata.
Negara bisa menang dalam data, tapi kalah dalam karakter.
Dan kekalahan moral itu jauh lebih mahal dari uang yang hilang.
Kita sedang menyaksikan masa ketika abdi negara ikut berjudi, bukan hanya dengan uang, melainkan dengan kepercayaan rakyat.
Dan di layar-layar kecil
di meja kerja, chip itu terus berputar.
Mungkin kali ini bukan saldo yang dipertaruhkan, melainkan harga diri negara itu sendiri.(*)
