Refleksi tentang sistem kerajaan tradisional, warisan kolonial, dan krisis tata kelola modern
Oleh: Safardy Bora
Di antara riak pantai Mandar dan lembah hijau Pitu Ulunna Salu, berdirilah satu kerajaan yang menenun sejarahnya dari adat, keberanian, dan kebijaksanaan: Kerajaan Balanipa.
Ia bukan sekadar monumen masa lalu, melainkan cermin bagaimana manusia Mandar menata kekuasaan — dengan keseimbangan antara adat, hukum, dan moral. Namun, ketika pusaran kolonial dan arus modernitas datang, struktur yang dulu hidup dari legitimasi budaya kini berhadapan dengan birokrasi rasional yang kaku. Dari sanalah muncul paradoks: ketika sistem modern mengaku lebih maju, tetapi kehilangan jiwa yang dulu menjaga marwah kekuasaan.
1. Jejak Awal: Dari Banua ke Negara
Kerajaan Balanipa lahir sekitar abad ke-XVI, di pesisir barat Sulawesi, sebagai hasil persekutuan empat banua — Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang — yang dikenal sebagai Appe Banua Kayyang.
Mereka bersatu bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan pentingnya satu kekuasaan yang adil dan beradab. Dari sinilah lahir sosok pertama yang memegang gelar Mara’dia, yakni I Manyambungi Todilaling, seorang pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaan dan keberaniannya menyatukan wilayah Mandar.
Appe Banua Kayyang menjadi lembaga tertinggi, dewan adat yang mewakili suara rakyat. Di bawahnya terdapat pappuangan, yakni para kepala banua, serta pejabat-pejabat adat seperti Puang Limboro, Pabbicara Kayyang, Tomawuweng, dan Mara’dia Malolo (panglima perang).
Struktur ini mencerminkan harmoni antara kekuasaan politik, hukum, dan moral. Raja tidak berkuasa absolut; ia diangkat melalui musyawarah Appe Banua dan bisa dilengserkan jika menyalahi sumpah adatnya: “Upakaiyangngo’o, mupakaraja’…”
— Engkau kami angkat menjadi raja, tetapi bukan untuk berkuasa atas kami, melainkan untuk menjaga kami.
2. Sistem Pemerintahan: Ketika Legitimasi Bertemu Loyalitas
Pemerintahan Balanipa dibangun atas asas kepercayaan dan tanggung jawab moral.
Mara’dia berperan sebagai kepala pemerintahan dan penjaga adat.
Appe Banua Kayyang berfungsi sebagai lembaga legislatif-adat, penentu arah politik dan pemilih raja.
Pabbicara Kayyang menjadi penasihat hukum dan hakim tertinggi.
Tomawuweng mengawasi pelaksanaan adat di tingkat kampung.
Mara’dia Malolo memimpin pasukan dan menjaga keamanan wilayah.
Sistem ini sederhana tetapi efektif. Ia menyatukan masyarakat tanpa perlu tumpukan formulir, tanpa meja administrasi berlapis.
Kekuasaan berlandaskan wibawa dan kepercayaan, bukan surat keputusan dan cap resmi. Di sinilah Balanipa mengajarkan bahwa legitimasi sejati lahir bukan dari prosedur, melainkan dari moral yang hidup.
3. Dari Balanipa ke Batavia: Sentuhan Kolonial dan Luka Kedaulatan
Kedatangan Belanda mengubah ritme pemerintahan tradisional.
Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani atas nama “perlindungan” perlahan mengikis kedaulatan lokal.
Sistem kolonial memperkenalkan birokrasi: pencatatan, pajak, laporan tertulis — semua tampak rapi, tetapi di baliknya tersimpan kontrol dan subordinasi.
Dampak positif memang ada: administrasi menjadi lebih tertata, jalur perdagangan terbuka, dan muncul aturan tertulis. Namun, sisi gelapnya jauh lebih panjang:
raja kehilangan wibawa, keputusan Appe Banua dibatasi, dan struktur adat yang dulu hidup dengan nilai kebersamaan mulai digantikan oleh meja-meja pegawai dan pena pejabat kolonial.
Apa yang dulu menjadi kesepakatan antara rakyat dan pemimpin kini berubah menjadi perintah satu arah dari penguasa kolonial.
4. Dua Wajah Kekuasaan: Tradisional vs Birokratis
Sistem Kerajaan Tradisional – Balanipa
Kelebihan: cepat dalam mengambil keputusan, kuat dalam solidaritas sosial, dan sarat makna budaya.
Kelemahan: ketergantungan pada loyalitas pribadi, patronase keluarga, dan minimnya mekanisme meritokrasi.
Sistem Kolonial dan Administrasi Modern
Kelebihan: tertib secara hukum, memiliki arsip dan prosedur yang jelas, serta menjadi fondasi bagi administrasi modern.
Kelemahan: menghapus otonomi lokal, memperlemah moralitas kekuasaan, dan menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat.
Keduanya membawa warisan yang masih kita rasakan: di satu sisi kita mengagumi kedisiplinan sistem modern, di sisi lain kita merindukan kebersahajaan sistem lama yang lebih manusiawi.
5. Birokrasi Modern: Antara Kemajuan dan Kekosongan Jiwa
Kini, dalam republik yang merdeka, birokrasi menjadi jantung pemerintahan. Ia dibangun atas asas hukum, peraturan, dan prosedur. Namun, seperti tubuh tanpa ruh, banyak di antaranya kehilangan semangat melayani.
Kita menyaksikan korupsi sistemik, inefisiensi, tumpang tindih regulasi, dan budaya “asal administrasi lengkap” tanpa jiwa pengabdian.
Dulu, seorang Pabbicara Kayyang tidak butuh tanda tangan panjang untuk menegakkan keadilan; cukup dengan satu kalimat adat yang disaksikan rakyat. Kini, keputusan sering tertunda karena surat berpindah meja berbulan-bulan.
Inilah ironi zaman: semakin banyak peraturan, semakin jauh rasa keadilan.
6. Pelajaran dari Balanipa untuk Reformasi Birokrasi
Dari tanah tempat Mara’dia pernah bersumpah, kita dapat menimba pelajaran untuk memperbaiki birokrasi hari ini:
1. Legitimasi moral lebih kuat daripada formalitas hukum.
Kekuasaan yang lahir dari kepercayaan rakyat lebih tahan lama dibandingkan kekuasaan yang disegel cap resmi.
2. Adat bisa menjadi dasar etika pelayanan publik.
Nilai-nilai seperti lempu’ (kejujuran) dan getteng (keteguhan) adalah fondasi yang seharusnya melandasi perilaku birokrasi.
3. Desentralisasi tanpa pengawasan melahirkan feodalisme baru.
Seperti halnya raja yang bisa disingkirkan karena melanggar adat, pejabat publik modern pun perlu mekanisme akuntabilitas yang kuat.
4. Efisiensi harus berjalan bersama empati.
Birokrasi bukan sekadar mesin administrasi, melainkan cermin dari nurani pemerintahan.
Penutup: Antara Adat dan Rasio
Kerajaan Balanipa telah lama berakhir, tetapi ruhnya belum mati.
Ia hidup dalam ingatan, dalam nilai-nilai yang menuntun masyarakat Mandar: kesetiaan, kejujuran, dan kehormatan.
Jika birokrasi modern ingin benar-benar melayani, maka ia harus belajar dari kesahajaan itu — bagaimana kekuasaan dulu dipegang dengan tanggung jawab, bukan privilese.
Reformasi sejati bukan sekadar mengganti struktur, tetapi mengembalikan ruh moral ke dalamnya.
Seperti sumpah Mara’dia di hadapan rakyatnya, birokrasi kita pun seharusnya mengucapkan hal yang sama:
“Kami berkuasa bukan untuk memerintah kalian, tetapi untuk menjaga kalian.”*
