Oleh: Muliadi Saleh
Ada yang berubah dari wajah pedesaan Indonesia setahun terakhir ini. Di sepanjang jalur irigasi yang dulu mengering di musim kemarau, air kini mengalir deras, menebar kehidupan ke hamparan sawah yang hijau kembali. Di lumbung-lumbung padi, suara lesung kembali bergema. Para petani tersenyum dengan mata berbinar, bukan karena janji, tapi karena hasil yang nyata.
Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pertanian Indonesia seakan menemukan kembali napas panjangnya. Negeri yang dahulu dikenal sebagai tanah subur kini kembali menegaskan jati dirinya: sebagai bangsa agraris yang kuat dan berdaulat. Bukan sekadar wacana, tetapi terwujud dalam data dan kenyataan — produksi beras nasional hingga November tahun ini diproyeksikan mencapai 33,1 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah menembus 4,2 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah republik.
Lebih dari sekadar statistik, capaian ini adalah kisah kebangkitan. Sebuah gerakan besar yang menautkan kembali manusia dengan tanahnya. Ketika Nilai Tukar Petani (NTP) menyentuh 124,36, itu bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah cermin dari perubahan nasib — ketika keringat petani mulai dibayar dengan keadilan, bukan sekadar janji.
Pondasi dari kebangkitan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kerja yang terencana, dari keberanian mengambil keputusan strategis. Salah satu terobosan monumental adalah program pompanisasi nasional, yang telah mengaliri lebih dari 500 ribu hektare sawah kering. Di bawah koordinasi langsung Kementerian Pertanian dan dengan dukungan lintas lembaga, air—sumber kehidupan—kembali menghidupi sawah-sawah yang dulu nyaris ditinggalkan.
Lalu datanglah reformasi distribusi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Di sini, pupuk bukan lagi menjadi “barang langka” yang dikejar petani, melainkan hak dasar produksi yang dijamin negara. Mekanisme digitalisasi dan transparansi pendataan petani menjadikan distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Kebijakan harga gabah yang lebih adil melengkapi rantai keberpihakan ini — memastikan petani tidak lagi menjadi korban fluktuasi pasar, tetapi menjadi subjek utama dalam rantai pangan nasional.
Di balik semua itu, ada kolaborasi besar yang jarang terlihat di permukaan: kementerian, BUMN pangan, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri bersatu dalam semangat yang sama — memastikan pangan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan sekadar kerja birokrasi, tapi kerja peradaban.
Namun, ada makna yang lebih dalam dari sekadar swasembada. Prabowo dan Gibran tidak hanya berbicara tentang beras sebagai komoditas, melainkan tentang beras sebagai simbol kedaulatan. Tentang pangan sebagai inti dari martabat bangsa. Dalam pidatonya di forum internasional, Presiden Prabowo menegaskan: “Kedaulatan pangan bukan hanya tentang memberi makan rakyat sendiri, tapi juga tentang memberi makan dunia.”
Di sinilah letak kebijakan pertanian era ini menjadi historis: ia menempatkan petani bukan sekadar sebagai produsen, melainkan sebagai penjaga masa depan bangsa. Dalam narasi besar itu, sawah bukan lagi sekadar lahan produksi, tapi medan perjuangan bagi kemandirian nasional.
Kita menyaksikan sebuah babak baru: di mana pangan menjadi alat diplomasi, bukan lagi sumber ketergantungan. Ketika Indonesia mengekspor beras, jagung, dan produk hortikultura ke negara-negara lain, itu bukan hanya transaksi dagang — itu adalah pernyataan bahwa negeri ini telah berdaulat di meja makan dunia.
Namun, di balik euforia capaian, ada pula refleksi yang perlu disematkan. Swasembada bukanlah garis akhir, melainkan lintasan panjang yang menuntut kesetiaan dan keberlanjutan. Tantangan iklim, degradasi lahan, dan regenerasi petani muda menjadi PR besar yang menunggu jawaban.
Kebangkitan pertanian tak bisa berhenti di angka produksi. Ia harus menumbuhkan ekosistem baru: riset benih unggul, teknologi ramah lingkungan, dan sistem logistik yang efisien. Di sinilah arti modernisasi pertanian menemukan maknanya — bukan menggantikan tangan petani dengan mesin, tapi menguatkan tangan itu dengan ilmu dan teknologi.
Sementara itu, generasi muda pun mulai kembali melirik sawah. Di banyak tempat, muncul komunitas “petani milenial”, anak-anak muda yang membawa sensor IoT dan drone ke pematang sawah, memadukan tradisi dengan inovasi. Mereka tidak lagi malu menyebut diri petani; mereka bangga menjadi bagian dari tulang punggung bangsa.
Kini, di bawah langit yang sama, Indonesia menulis babak baru dalam kisah panjangnya dengan tanah dan air. Dari Sabang hingga Merauke, dari pematang Subang hingga rawa-rawa Bone, semangat yang sama berdenyut: bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya tidak lapar, dan petaninya sejahtera.
Swasembada bukan lagi mimpi yang diucapkan di podium, tapi kenyataan yang sedang tumbuh di setiap helai daun padi. Dan di tengah riuh dunia yang saling berebut sumber daya, Indonesia memilih jalan yang lebih tenang — menanam, menuai, dan memberi makan dengan tangannya sendiri.
Inilah wajah baru pertanian Indonesia: kuat, mandiri, dan berdaulat. Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, negeri ini sedang menegakkan kembali kehormatannya — dari ladang-ladang hijau, dari keringat petani, dari lumbung-lumbung yang kembali penuh.
Karena sesungguhnya, ketika butir beras menjadi lambang kemakmuran, dan sawah menjadi altar pengabdian, di sanalah Indonesia menemukan dirinya kembali — sebagai tanah yang menumbuhkan harapan dan memberi makan dunia.
__________
Muliadi Saleh
Penulis dan pemerhati isu-isu pertanian, pangan, dan organisasi tani. Aktif menulis refleksi dan esai tentang kedaulatan pangan, gerakan petani muda, dan kebangkitan pertanian Indonesia.
