Provinsi Kalimantan Timur bukan hanya kawasan kota dan jalan mulus. Banyak wilayah penghubung antarkabupaten, terutama menuju daerah pesisir dan hulu, masih berupa jalan tanah liat yang licin saat hujan dan berdebu saat kemarau.
Laporan lapangan menunjukkan sejumlah ruas menuju pedalaman seperti di Kutai Barat hingga akses menuju Mahakam Ulu masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Kondisi ini menuntut kendaraan operasional yang kuat, tangguh, dan siap menghadapi medan berat—bukan sekadar kendaraan simbolik. Dalam situasi geografis seperti itu, mobilitas kepala daerah menjadi faktor strategis. Pemerintah tidak bisa menunggu jalan sempurna baru pemimpin turun ke lapangan. Justru pemimpin harus hadir lebih dahulu untuk melihat, memutuskan, dan mempercepat pembangunan.
Pilihan kendaraan operasional yang sesuai kebutuhan lapangan adalah bagian dari strategi kerja, bukan pemborosan.
Jika sebelumnya penggunaan helikopter dianggap solusi cepat dengan biaya sewa miliaran rupiah per bulan, maka pendekatan darat yang dipilih Rudy Mas’ud dapat dibaca sebagai upaya membangun kedekatan langsung dengan wilayah dan masyarakat. Perjalanan darat mungkin lebih panjang, tetapi memberi ruang bagi pengawasan nyata terhadap kondisi jalan, desa, dan pelayanan publik.
Sayangnya, sebagian kritik di media sosial sering lahir dari jarak geografis dan jarak pemahaman. Mudah menilai dari layar, tetapi berbeda ketika harus menembus jalan tanah liat berjam-jam demi memastikan pemerintahan tetap berjalan.
Kepemimpinan di Kaltim tidak diukur dari tampilan kendaraan, melainkan dari kemampuan menjangkau daerah yang sulit dijangkau.
Karena bagi masyarakat pedalaman, yang paling penting bukan apa yang digunakan gubernur, tetapi seberapa cepat negara hadir di tengah mereka.(*)
Penulis : Safardybora
